Jurnas.net – Rapat Paripurna perdana DPRD Jawa Timur pasca libur Lebaran 2025 digelar pada Rabu, 10 April, tanpa kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di awal sidang. Agenda penting berupa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 tetap berjalan, meski diwarnai kritik tajam terhadap kinerja Pemprov Jatim.
Sidang dimulai pukul 10.00 WIB, namun Khofifah baru terlihat tiba di Gedung DPRD Jatim sekitar pukul 11.18 WIB, saat sejumlah fraksi tengah menyampaikan pandangan mereka. Kedatangannya disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Jatim, Adhy Karyono, yang sempat keluar dari ruang sidang demi menyambut sang gubernur di lobi gedung.
Alih-alih langsung masuk ruang sidang, Khofifah terlebih dahulu menuju ruang VVIP di lantai dua. Namun, saat ia akhirnya menuju ruang sidang, agenda resmi telah berakhir dan digantikan dengan acara halal bihalal antar anggota dewan dan jajaran eksekutif.
Baca Juga : Langkah Awal Khofifah Pimpin Jatim, Efesiensi Anggaran Hingga Sinergis Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita
Berbeda dengan Khofifah, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir sejak awal sidang dan mengikuti seluruh jalannya rapat hingga selesai. Emil turut menyimak langsung berbagai kritik dan catatan dari sembilan fraksi DPRD Jatim terhadap laporan kinerja Pemprov.
Berikut rincian kehadiran anggota legislatif per fraksi dalam sidang tersebut, menurut Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman:
Fraksi PKB: 19 anggota
Fraksi PDI Perjuangan: 13 anggota
Fraksi Gerindra: 17 anggota
Fraksi Golkar: 14 anggota
Fraksi Demokrat: 9 anggota
Fraksi NasDem: 7 anggota
Fraksi PAN: 4 anggota
Fraksi PKS: 4 anggota
Fraksi Gabungan PPP dan PSI: 2 anggota
“Agenda ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi kinerja kepala daerah. Kehadiran pihak eksekutif sangat kami apresiasi,” ujar salah satu anggota dewan.
Pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi serta dasar rekomendasi untuk penyusunan program pembangunan Provinsi Jawa Timur di tahun anggaran mendatang.
