Jurnas.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya diposisikan sebagai bantuan pangan, tetapi sebagai investasi jangka panjang membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sosialisasi yang digelar di Lakarsantri, Surabaya, Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya penguatan gizi sebagai strategi pencegahan stunting dan peningkatan daya saing bangsa.
Kegiatan yang berlangsung di Halaman Balai RW 2 Lakarsantri, Senin (16/2), menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional. Lucy menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan langkah strategis untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.
“Program ini adalah niat baik negara untuk pemerataan dan mendongkrak kualitas gizi anak-anak bangsa. Kita ingin memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan unggul,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Lucy menyoroti bahwa persoalan gizi kronis sering kali bermula sejak masa kehamilan. Infeksi berulang yang tidak terdeteksi pada ibu hamil dapat berdampak pada kesehatan bayi yang dilahirkan.
Karena itu, MBG tidak hanya menyasar siswa TK hingga SMA, termasuk santri dan siswa sekolah luar biasa, tetapi juga kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah preventif yang lebih efektif dibandingkan intervensi saat masalah sudah muncul.
Sebagai mitra kerja pemerintah, DPR RI melalui Komisi IX memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Lucy menegaskan bahwa DPR tidak hanya mendorong implementasi program, tetapi juga memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pengawasan itu penting agar program berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sekolah agar pelaksanaan MBG tidak membebani pihak sekolah, melainkan memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat.
Dalam kesempatan tersebut, Lucy mengapresiasi capaian Kota Surabaya dalam penanganan gizi yang dinilai sudah baik. Ia berharap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar dapat memberdayakan masyarakat, termasuk membuka peluang ekonomi lokal melalui penyediaan bahan pangan dan distribusi.
“Kalau dikelola dengan baik, program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” tandasnya.
Dengan pendekatan penguatan gizi dari hulu hingga hilir, pengawasan ketat anggaran, serta kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat global.
Editor : Amal
