Jurnas.net - Ratusan massa dari Gerakan Arek Suroboyo (GAS), yang terdiri dari komunitas ojek online, buruh, mahasiswa, serta warga Surabaya dan Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada Jumat, 7 Februari 2025. Mereka menuntut pengusutan tuntas atas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya.
Pantauan di lokasi, para demonstran yang mengenakan atribut GAS menyampaikan tuntutan mereka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi. Beberapa kasus yang disorot mencakup proyek BPMKS, dugaan korupsi di PT TransJakarta, penyelewengan dana KONI.
Kemudian kasus di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), proyek Blok Medan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rekomendasi tas bansos di Sritex. Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan kasus pengurangan denda PT SM yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.
Koordinator aksi, Yusak, dalam orasinya mengkritik kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, sementara dugaan kasus korupsi terus terjadi. Ia menilai ketimpangan sosial semakin nyata, di mana rakyat kecil kesulitan bertahan hidup sementara segelintir orang yang berkuasa menikmati kekayaan.
"Saudara-saudara, rakyat sedang kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa justru semakin rakus merusak tatanan!," teriak Yusak, di hadapan massa.
Baca Juga : Jurnalis Sebut RUU Penyiaran Kado Buruk Rezim Jokowi Untuk Bungkam Demokrasi
[caption id="attachment_6955" align="alignnone" width="1600"]
Ratusan massa dari Gerakan Arek Suroboyo (GAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Jatim. (Insani/Jurnas.net)[/caption]
Yusak juga mengecam ketidakadilan yang menurutnya bersifat sistemik, di mana rakyat hanya dipedulikan saat pemilu, kemudian diabaikan setelahnya. "Lima tahun sekali kita dibeli dengan uang, setelah itu kita ditinggalkan. Sementara mereka tetap berkuasa dan semakin kaya," jelasnya.
Selain menuntut pengusutan dugaan korupsi, para demonstran juga mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi lembaga independen yang berpegang teguh pada konstitusi serta menegakkan hukum secara adil. Mereka menuntut agar seluruh kasus korupsi, termasuk yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara, diusut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, aksi ini mencerminkan gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan korupsi yang masih menjadi persoalan serius di Tanah Air. "Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan sebelumnya, diadili sesuai hukum yang berlaku!," pungkas Yusak.
Unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan di sekitar Polda Jatim dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait tuntutan para demonstran.
Editor : Redaksi
