Pemkot Surabaya Klaim Stok Pangan Aman Pada Ramadan 2025

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemkot Surabaya menggelar Pasar Murah dan Operasi Pasar untuk stabilkan harha sembako di pasaran. (Dok: Humas Pemkot Surabaya)
Pemkot Surabaya menggelar Pasar Murah dan Operasi Pasar untuk stabilkan harha sembako di pasaran. (Dok: Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklaim stok bahan pangan aman dan mencukupi menjelang Ramadan 2025. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan pasar murah sebagai langkah strategis, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Insyaallah aman. Sampai hari ini, kami sudah melakukan pengecekan bersama tim, dan stok masih terjaga dengan baik," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, Rabu, 12 Februari 2025.

Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Ramadan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah di berbagai lokasi.

"Kami bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah (PD) untuk mengadakan pasar murah di berbagai tempat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar," katanya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menjalin kerja sama dengan distributor dan kelompok tani guna memastikan pasokan tetap stabil serta harga tetap terjangkau.

"Kami berkolaborasi dengan sejumlah distributor dan kelompok tani agar mereka dapat menjual produknya dengan harga lebih murah, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan bahan pangan berkualitas," pungkasnya.

Berita Terbaru

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jurnas.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai mengakselerasi konsolidasi organisasi sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.…

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Permanen di Desa…

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor sepanjang Agustus 2026, berdasarkan Keputusan…

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jurnas.net - Insiden senggolan yang merusak KM Express Bahari 3F kembali memicu terganggunya layanan penyeberangan Gresik–Pulau Bawean. Di tengah keterbatasan a…

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Oleh: Ir. Jailani, S.T., M.M. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di negara demokrasi, survei opini publik telah menjadi salah satu…

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggaran Program M…