Jurnas.net - Jawa Timur masih kekurangan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang cukup besar. Dari kebutuhan tahunan sebesar 6,6 juta dosis, saat ini Jatim baru menerima 2,2 juta dosis, sehingga masih diperlukan tambahan 4,4 juta dosis guna menekan penyebaran wabah PMK di provinsi ini.
"Kami masih butuh 4,4 juta dosis lagi, saat ini telah menerima 1,7 juta dosis vaksin dari pemerintah pusat," kata Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Rabu, 12 Februari 2025.
Adhy menyebut bahwa Jatim telah mendapatkan dukungan 1,7 juta dosis vaksin dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 870.000 dosis mulai didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jatim, di antaranya Pamekasan, Kediri, Bojonegoro, Probolinggo, dan Pasuruan.
"Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis, ditambah tahap kedua sebanyak 350.000 dosis dari Kementan. Tapi jumlah ini masih jauh dari kebutuhan sebenarnya," katanya.
Kekurangan vaksin ini menjadi tantangan besar mengingat Jatim adalah lumbung ternak nasional dengan populasi sapi potong dan perah mencapai 3,3 juta ekor. Jika vaksinasi tidak segera dilakukan secara merata, dampaknya bisa meluas ke sektor peternakan di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Jawa Timur Terima 1,7 Juta Vaksin Untuk Kendalikan Wabah PMK
Adhy pun mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan APBD guna pengadaan vaksin tambahan. Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan, namun koordinasi lebih lanjut tetap diperlukan.
Tak hanya bergantung pada pemerintah, Adhy juga mengajak peternak untuk melakukan vaksinasi mandiri. Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jatim telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau bagi peternak skala besar maupun koperasi.
“Daripada rugi karena ternaknya terjangkit PMK, lebih baik peternak menyisihkan sedikit anggaran untuk vaksinasi,” katanya.
Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan tambahan anggaran meskipun APBD mengalami penyesuaian. Ia berharap dengan strategi vaksinasi yang tepat dan keterlibatan semua pihak, penyebaran PMK di Jatim bisa dikendalikan dan Jatim tetap menjadi penyokong utama kebutuhan ternak nasional.
“Kami akan terus mengawal penanganan PMK ini karena menyangkut kesejahteraan peternak dan perekonomian Jatim,” ujarnya.
Editor : Redaksi
