Jurnas.net - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur kembali melonjak tajam pada awal 2026. Hampir seribu ekor sapi dilaporkan terinfeksi dalam waktu singkat, memunculkan sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan lalu lintas ternak dan belum solidnya sistem pengendalian wabah yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mencatat, pada 25 Januari 2026 jumlah kasus PMK berada di angka 803 ekor, lalu naik signifikan menjadi 839 ekor hanya dalam satu hari, per 26 Januari 2026. Lonjakan cepat ini menunjukkan bahwa penularan PMK masih berlangsung aktif di lapangan, meski wabah tersebut telah berulang kali terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
Dari total kasus tersebut, 221 ekor sapi dilaporkan sembuh, sementara 605 ekor sapi masih sakit dan dalam perawatan. Selain itu, delapan ekor sapi mati akibat PMK, dan lima ekor lainnya terpaksa dipotong paksa untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony, menilai angka tersebut menjadi alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan Pemprov Jatim, terutama dalam pengendalian mobilitas ternak antarwilayah yang hingga kini masih longgar.
“Jika dalam satu hari kasus bisa melonjak puluhan ekor, ini menandakan ada celah besar dalam pengawasan. PMK bukan wabah baru, tapi respons kita masih seperti pemadam kebakaran,” ujar Ony, Rabu, 28 Januari 2026.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu menegaskan, selama ini penanganan PMK masih cenderung reaktif dan darurat, tanpa dibarengi penguatan sistem pencegahan jangka panjang. Akibatnya, setiap kali terjadi peningkatan lalu lintas ternak, kasus PMK kembali naik.
“Selama pengawasan distribusi ternak lemah dan vaksinasi tidak konsisten, PMK akan terus berulang. Peternak selalu jadi korban, sementara sistemnya tidak pernah benar-benar dibenahi,” tegasnya.
Ony menilai, Pemprov Jatim seharusnya sudah beralih dari pendekatan krisis menuju ketahanan peternakan berbasis sistem, mulai dari pengawasan pintu masuk ternak, pengetatan lalu lintas hewan, hingga deteksi dini di tingkat kandang.
Ia juga menyoroti vaksinasi PMK yang belum terjadwal secara disiplin. Menurutnya, vaksinasi harus dilakukan minimal dua kali setahun dengan pendekatan zonasi risiko, bukan sekadar respons ketika kasus sudah melonjak.
Selain itu, Ony mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan juga berdampak langsung pada beban ekonomi peternak. Ketika wabah terjadi, biaya pakan meningkat, produktivitas turun, dan risiko kerugian semakin besar.
Untuk itu, ia mendorong Pemprov Jatim mengembangkan sistem peternakan terintegrasi dengan sektor pertanian rakyat, memanfaatkan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal. Ia bahkan mengusulkan pendirian pabrik pakan murah melalui skema BUMD atau kemitraan swasta guna menekan biaya produksi peternak saat wabah terjadi.
Dalam konteks pengendalian wabah, Ony juga mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di daerah sentra ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember. “Pusat ini penting untuk edukasi, pendampingan peternak, deteksi dini, hingga manajemen isolasi ternak sakit. Jangan sampai peternak dibiarkan menghadapi wabah sendirian,” jelasnya.
Tak kalah krusial, Ony menilai digitalisasi data PMK berbasis real-time belum optimal. Padahal, sistem pelaporan cepat sangat dibutuhkan untuk memetakan zona merah dan menutup celah penyebaran sejak dini. “Kalau datanya lambat dan pengawasan longgar, wabah akan selalu lebih cepat dari kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Jatim akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemprov Jatim, terutama dalam aspek pengendalian PMK yang kini telah berulang dan berdampak luas. “Tujuan kita bukan sekadar menurunkan angka kasus, tapi membangun sistem peternakan Jawa Timur yang benar-benar tangguh. Kalau pengawasan lemah, wabah akan terus naik,” pungkas Ony.
Editor : Andi Setiawan
