Ribuan Calon Jemaah Haji Asal Jatim terancam Tertunda ke Tanah Suci Karena Tak Lunasi BPIH

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jemaah calon haji (JCH) dari Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)
Jemaah calon haji (JCH) dari Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Sebanyak 1.758 calon jemaah haji asal Jawa Timur belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Padahal waktu pelunasan tinggal menghitung hari, tepatnya mulai mulai 24 Maret hingga 17 April 2025.

"Berdasarkan data terakhir, masih ada 1.758 calon jemaah dari Jawa Timur yang belum melunasi BPIH,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Jatim, Muhammad As'adul Anam, Senin, 14 April 2025.

Hingga Senin, 14 April 2025, tercatat baru 96,76 persen jemaah yang menuntaskan pelunasan. Jika calon jemaah tak menyelesaikan pelunasan hingga tenggat, maka mereka akan digantikan oleh jemaah cadangan.

Baca Juga : Klaim Tak Terlibat Kasus Dana Hibah Jatim, Benarkah La Nyalla Tak Kenal Kusnadi?

Khusus untuk Embarkasi Surabaya, besaran biaya yang harus dilunasi mencapai Rp60,9 juta. Nominal tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, mengingat biaya antar embarkasi memang bervariasi, dari kisaran Rp40 juta hingga Rp60 juta.

"Semoga para calon jemaah yang belum melunasi bisa segera diberi kelancaran," ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan kuota cadangan sebesar 30 persen dari total kuota Jawa Timur yang mencapai 35.152 jemaah. Kuota cadangan ini akan menggantikan jemaah utama yang gagal melunasi biaya hingga batas akhir.

Namun, terkait kemungkinan adanya perpanjangan masa pelunasan, pihak Kemenag Jatim belum dapat memberikan kepastian. "Apakah masa pelunasan akan diperpanjang setelah 17 April, kami belum mendapatkan informasi resmi," tandasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…