Jurnas.net - Komisi D DPRD Kota Surabaya mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran serius oleh perusahaan UD Sentosa Seal. Di antaranya, perusahaan tersebut diduga menahan ijazah 31 karyawan, melakukan pemotongan gaji sepihak, dan bahkan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi D DPRD bersama pemilik perusahaan Jan Hwa Diana, Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim Tri Widodo, dan eks karyawan UD Sentosa Seal, pada Selasa, 15 April 2025.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, menyebut salah satu pegawai bernama Nila Handiarti, hadir dan menunjukkan bukti penahanan ijazah miliknya. Namun pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana, justru mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
"Saya cukup kaget Bu Nila menyampaikan bahwa ijazahnya ditahan dan ia membawa bukti fisiknya. Tapi ketika ditanyakan ke Bu Diana selaku pemilik, ia mengaku tidak tahu-menahu soal itu," kata Akmarawita.
Baca Juga : Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja Terancam Pidana, Walkot Surabaya Pastikan Dampingi Korban
DPRD menilai kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Selain Nila, diketahui juga ada sekitar 31 ijazah yang ditahan oleh perusahaan. "Jika benar ada 31 ijazah yang ditahan, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah menyentuh ranah pelanggaran hukum, etika, dan Hak Asasi Manusia," tegasnya.
Tak hanya itu, perusahaan juga disorot karena dugaan tidak memiliki NIB. "Dalam hearing terungkap CV Sentosa Seal tidak memiliki NIB. Ini jelas pelanggaran serius. Jika terbukti perusahaan harus ditutup," katanya.
Komisi D juga mencurigai adanya beberapa entitas perusahaan lain dengan nama serupa, yakni UD Sentosa Seal 1 hingga 10, yang diduga beroperasi tanpa legalitas yang jelas. "Kami meminta Dinas Tenaga Kerja Kota dan Provinsi untuk menelusuri semua entitas ini. Bila ditemukan pelanggaran, segera ambil tindakan tegas agar tak ada lagi korban," ujarnya.
Baca Juga : Eks Karyawan Surabaya Resmi Lapor Polisi Kasus Ijazah Ditahan Perusahaan
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim, Tri Widodo, menambahkan bahwa langkah hukum tengah disiapkan karena pihak perusahaan dinilai tidak kooperatif.
"Pihak perusahaan tidak secara tegas membantah atau mengakui status Bu Nila sebagai karyawan, dan hanya menjawab ‘lupa’. Ini menyulitkan penyelesaian," ujarnya.
Disnakertrans Jatim telah menerbitkan Nota Pemeriksaan Satu, dan akan melanjutkan ke Nota Dua jika perusahaan tidak hadir dalam pemeriksaan berikutnya. "Kalau masih mangkir, kami akan gelar perkara dan bisa masuk ke ranah hukum," katanya.
Ia menekankan penahanan ijazah melanggar Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. "Ijazah adalah hak pribadi, tidak boleh dijadikan agunan atau ditahan dengan alasan apapun," tandasnya.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB
Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB
Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…
Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB
Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB
Jurnas.net – Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjadi perhatian publik. S…
Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB
Jurnas.net – Lutfil Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-…
Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB
Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB
Jurnas.net – PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) a…
Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB
Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB
Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik n…
Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB
Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB
Jurnas.net – Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan rencana membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Surabaya. Dua o…
Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB
Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB
Jurnas.net - Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis…
Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB
Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB
Jurnas.net – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT J…
Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB
Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB
Jurnas.net - Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Seorang warga negara asing (WNA)…
Rabu, 11 Nov 2026 16:17 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 16:17 WIB
Jurnas.net - Gejolak ekonomi global kembali menguji kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian…
Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB
Jurnas.net - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kendeng Muria melaksanakan kegiatan reklamasi di lahan bekas tambang di Desa Clering Kecamatan Donorojo…
Rabu, 11 Nov 2026 13:09 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 13:09 WIB
Jurnas.net - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen pada triwulan III 2026 ternyata belum cukup menjadi jaminan meningkatnya kesejahteraan…
Rabu, 11 Nov 2026 10:59 WIB
Rabu, 11 Nov 2026 10:59 WIB
Jurnas.net - Demonstrasi yang dilakukan di Yogyakarta pada 10 November 2026 berlangsung belasan jam. Massa dipukul mundur sejak di kawasan Malioboro, Tugu…
Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB
Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB
Oleh: Sahat Simatupang Aktivis 98 Jangan sampai perkara penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkknya dipakai pemerintah untuk …
Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB
Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB
Jurnas.net - Masyarakat yang berencana menikmati liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) kini memiliki kesempatan untuk bepergian menggunakan kereta…