Jurnas.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya percepatan implementasi program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang terus menunjukkan progres signifikan.
Hingga 21 Mei 2025, tercatat sebanyak 5.597 Kopdes Merah Putih telah terbentuk dari target 8.501 unit. Ribuan koperasi ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan se-Jawa Timur. Khofifah menilai koperasi ini menjadi tulang punggung penguatan ekonomi desa berbasis gotong royong.
"Koperasi Merah Putih adalah wujud nyata kemandirian ekonomi desa. Dengan koperasi, masyarakat dapat mengakses permodalan, distribusi hasil panen, dan layanan usaha lainnya dengan lebih mudah dan berkelanjutan," kata Khofifah, di Surabaya, Jumat, 23 Mei 2025.
Khofifah mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Ia menegaskan, kerja pemerintah tidak semata demi memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), melainkan demi pemerataan kesejahteraan yang terukur melalui indeks gini ratio dan indeks Theil.
“Saya mohon setiap program yang disusun harus berdampak pada pengurangan kemiskinan, khususnya di desa. Ukurannya jelas, yaitu pemerataan kesejahteraan," katanya.
Baca Juga : Khofifah Pastikan Bangun Hunian Tetap Untuk Korban Longsor Trenggalek
Selain koperasi, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi kemiskinan, termasuk melalui pembukaan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu. Ia menekankan pentingnya peran Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, serta kolaborasi dengan PT SGN dan perbankan seperti Bank Jatim.
Tak kalah penting, pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan dinilai sebagai syarat mutlak agar masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata desa. “Jika jalan rusak, bagaimana warga bisa menikmati hasil pembangunan," ujarnya.
Dalam upaya peningkatan gizi, Pemprov Jatim juga telah mengembangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) di 38 kabupaten/kota. Program ini telah melayani 240.277 siswa.
Sementara itu, untuk mendukung pendidikan inklusif, Pemprov Jatim telah membangun 12 Sekolah Rakyat (SR) tahap pertama. Tiga lokasi lainnya telah diusulkan untuk masuk dalam SR tahap selanjutnya, yakni UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
"Saya minta seluruh kepala perangkat daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
