Jurnas.net - Pemerintah terus mendorong model ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Salah satu yang diresmikan adalah KDMP Tukang Kayu di Kecamatan Banyuwangi. Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa kehadiran KDMP bukan sekadar koperasi, melainkan pusat layanan ekonomi terpadu yang akan menjadi “mesin penggerak” modernisasi desa.
KDMP Tukang Kayu merupakan satu dari 217 KDMP yang telah berdiri di seluruh desa/kelurahan di Banyuwangi, menandai daerah ini sebagai salah satu wilayah paling progresif dalam implementasi program prioritas Presiden Prabowo terkait penguatan ekonomi rakyat.
“Peresmian ini menandai beroperasinya pusat ekonomi baru di tingkat kelurahan. KDMP ini bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi wadah yang terintegrasi dengan produk UMKM, layanan pangan, hingga pembiayaan,” kata Menkop Ferry, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurut Menkop, pemerintah menargetkan 80.000 KDMP di seluruh Indonesia. Setiap KDMP akan dirancang modern dengan menekankan digitalisasi sistem, integrasi usaha produktif di tingkat desa, hingga penggunaan koperasi sebagai pusat layanan sosial dan kesehatan masyarakat.
Menkop menilai KDMP Tukang Kayu sudah menunjukkan arah modernisasi, meski masih membutuhkan penyempurnaan. “Pengelolaan modern sudah terlihat berjalan. Ke depan akan terus diperbaiki agar semakin profesional dan berdaya saing,” katanya.
Ia juga meminta KDMP Tukang Kayu menjadi pengungkit ekonomi lokal dengan melibatkan lebih banyak UMKM, membina produksi, memastikan pembiayaan, hingga mendukung pemasaran.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo menegaskan bahwa Pemkab siap menjadi motor pendampingan KDMP, baik dari sisi kelembagaan maupun bisnis. "Kami bantu mencarikan jaringan usaha dan mengarahkan potensi yang bisa menjadi unggulan koperasi. Targetnya seluruh KDMP di Banyuwangi berjalan sesuai standar dan berdampak nyata,” kata Guntur.
600 Anggota Terdaftar, 23 UMKM Bergabung
Pengelola KDMP Tukang Kayu, Imam Maskun memaparkan bahwa KDMP kini telah memiliki 600 anggota resmi yang terdaftar melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), serta menaungi 23 UMKM lokal.
Sejumlah lini usaha telah berjalan, mulai dari gerai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, etalase produk UMKM (kuliner, kerajinan, komoditas), layanan simpan pinjam, hingga penggunaan merek kolektif yang dapat digunakan bersama untuk memperkuat branding produk desa.
“Kami menyediakan kebutuhan pokok dan memfasilitasi pemasaran produk UMKM. Merek kolektif ini membantu produk lokal naik kelas dan lebih mudah masuk pasar,” jelas Imam.
Editor : Rahmat Fajar
