Jurnas.net - Gelombang penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menguat. Kali ini datang dari Front Pembebasan Rakyat (FPR) — wadah yang berisi para aktivis gerakan reformasi 1998 lintas kampus.
Mereka menilai langkah tersebut bukan sekadar keliru secara moral, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan upaya memutihkan sejarah kelam Orde Baru.
Dalam rilis resminya yang diterima media ini, FPR menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada sosok yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Bagi mereka, sosok Soeharto justru identik dengan pembungkaman demokrasi, korupsi sistemik, dan kekerasan negara terhadap rakyatnya.
"Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dirampas dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, hingga represi di kampus terjadi di masa itu. Mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka sejarah,” kata Agus Wiryono, aktivis FPR alumnus UNESA.
Nada serupa disampaikan Heru Krisdianto, aktivis lulusan Universitas Airlangga (Unair). Ia menilai, pemberian gelar tersebut justru mencederai perjuangan Reformasi 1998 yang menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
"Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tak sanggup menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, bahkan hilang hingga kini tak kembali. Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengkhianatan terhadap pengorbanan itu,” ujarnya.
Baca Juga : OTT Bupati Ponorogo Jadi Tamparan PDIP: Said Abdullah Akui Politik Biaya Tinggi Picu Korupsi
Sementara itu, Onny Wiranda, aktivis jebolan Universitas Kristen Petra, menegaskan bahwa bangsa yang sehat harus berani mengakui sejarah apa adanya, bukan menutupi masa lalu dengan penghargaan simbolik.
"Ini bukan soal dendam, tapi soal kebenaran dan rasa hormat terhadap para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladan itu adalah keberanian untuk jujur, bukan menutupi luka,” kata Onny.
FPR menegaskan, bangsa Indonesia tidak bisa maju tanpa keberanian berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur. Mereka menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan rencana pemberian gelar tersebut dan mengingat kembali nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan pada 1998.
"Gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan seremonial, tapi tanggung jawab moral. Jangan sampai bangsa ini kehilangan kompas sejarahnya,” tandss pernyataan FPR.
Adapun tokoh dan aktivis Reformasi 98 lainnya yang tergabung dalam Front Pembebasan Rakyat (FPR) dari berbagai kampus di Jawa Timur turut menandatangani sikap penolakan ini, yakni:
Heru Krisdianto (Unair)
Agus Wiryono (Unesa)
Onny Wiranda (UK. Petra)
Dandik Katjasungkana (Unair)
Aldi Karmailis (Unair)
Andri Arianto (Unair)
Matius Eko Purwanto (UWM)
Eusebius Purwadi (Unair)
Opi Maharani Banong (STIESIA)
Andre Hapsara (UWM)
Didik Iskandar (UWKS)
Abdi Edison (Untag)
Didik Nurhadi (Unesa)
Achmad Hilmi (Unitomo)
Rinto M Siagian (Unitomo)
Ferry Irawan (Unitomo)
Nina Agustin (Unitomo)
Singgih Prayogo (Unitomo)
Mochamad Verie (UWK)
Moh Rouf (Unesa)
Mei Indarwanti (Unesa)
Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
Dewa Made (UWKS)
Agatha Retnosari (ITS)
Triyana Damayanti (Unair)
Tita Sinta (UWKS)
Rosallyn (UWM)
Edwin Suryaatmaja (Unesa)
Pramono (Unipra)
Riyanto (Unesa)
Moch. Irvan (Unesa)
Winda (ITATS)
I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
Leonardus Sugianto (Stiesia)
Michael Kusumosularso (ITATS).
Editor : Risfil Athon
