OTT Bupati Ponorogo Jadi Tamparan PDIP: Said Abdullah Akui Politik Biaya Tinggi Picu Korupsi

Jurnas.net - Penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025) bukan hanya mengguncang pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi tamparan moral bagi PDI Perjuangan Jawa Timur yang menaungi kader tersebut.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan menghormati penuh proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Namun lebih dari itu, partai berlambang banteng moncong putih ini mengaku peristiwa tersebut menjadi bahan introspeksi mendalam bagi partai.

Rabu, 17 Des 2025 12:33 WIB

PDI Perjuangan Jatim Siapkan Konsolidasi Besar: 38 DPC Siap Suksesi Kepemimpinan Serentak

“Kami menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti pesan Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami harus menjaga integritas dan tidak boleh mencampuri proses hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, dikutip dari pdiperjuangan-jatim.com, Sabtu, 8 November 2025.

Said menambahkan, tindakan korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, partainya tidak akan menoleransi bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kader mana pun.

“Kami mohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo. Kami menyadari bahwa kepercayaan rakyat telah tercederai. Apa yang terjadi menjadi pelajaran penting agar kami terus memperbaiki diri,” ujarnya.

Rabu, 26 Nov 2025 19:34 WIB

KPK Geledah Kantor PT WS di Surabaya: Ada Dugaan Main Proyek Monumen Reog Ponorogo

Baca Juga : Drama OTT KPK di Ponorogo: Bupati Sugiri Diamankan dan 1 Orang Kabur Saat Pemeriksaan

Menurut Said, PDI Perjuangan Jatim akan menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh, baik terhadap pembinaan kader maupun terhadap sistem politik yang dinilai masih membuka ruang bagi praktik transaksional.

“Partai harus berani memperbaiki sistem rekrutmen dan menekan biaya politik yang tinggi. Karena politik berbiaya mahal seringkali menjadi pintu masuk korupsi. Ini waktunya berbenah, bukan mencari kambing hitam,” tegasnya.

Kasus OTT yang menjerat kepala daerah aktif sekaligus kader partai besar seperti PDI Perjuangan menandakan masih rapuhnya integritas politik di level daerah. Namun, langkah terbuka DPD PDI Perjuangan Jatim mengakui dan mengevaluasi kelemahan internal menjadi sinyal bahwa partai ini ingin mengembalikan politik ke arah moral dan tanggung jawab publik.

Editor : Amal