Jurnas.net - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah atau Gus Atho’, kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir di gedung parlemen, tetapi turun langsung menyapa dan mendengar kebutuhan masyarakat.
Dalam dua agenda reses yang digelar di Desa Gayaman, Mojoanyar, dan Alun-Alun Ngoro, Sedati, Mojokerto, Gus Atho’ menerima beragam aspirasi dari berbagai latar belakang masyarakat, mulai guru ngaji, guru honorer, buruh pabrik, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat.
Pada reses pertama di Desa Gayaman, Sabtu (22/11/2025), sejumlah persoalan publik mengemuka. Nasikah, salah satu warga, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan perhatian terhadap tunjangan guru TPQ dan Madrasah Diniyah yang menurutnya menjadi pilar pendidikan moral di desa.
Suwandono, perwakilan buruh pabrik, menyoroti pentingnya jaminan kesehatan yang lebih layak bagi pekerja industri yang jumlahnya terus meningkat di Mojokerto.
Dari sektor ekonomi kreatif, pelaku UMKM Ayu Septa berharap adanya pelatihan digital marketing agar produk lokal tidak tertinggal dalam persaingan pasar daring.
Sementara itu, Khusnul Khotimah meminta kejelasan pengangkatan guru honorer SMA menjadi PPPK, mengingat banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum memperoleh kepastian status.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Gus Atho’ menegaskan bahwa semua masukan masyarakat akan dibawa dalam pembahasan kebijakan daerah. "Aspirasi masyarakat adalah amanah. Tunjangan guru ngaji, kesehatan buruh, pemberdayaan UMKM, hingga pengangkatan guru PPPK akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ahmad Luthfi Ramadhani, Anggota FPKB DPRD Kabupaten Mojokerto, yang memperkuat sinergi antara wakil rakyat provinsi dan kabupaten.
Agenda reses kedua digelar di Alun-Alun Ngoro, Desa Sedati. Warga kembali menyampaikan berbagai usulan strategis, salah satunya dari Farida yang menginginkan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga agar mereka dapat ikut menopang perekonomian keluarga.
Sumiati menambahkan aspirasi terkait keselamatan anak, meminta adanya regulasi pelarangan penggunaan sepeda motor bagi anak di bawah umur guna menekan angka kecelakaan pelajar.
Aspirasi paling krusial datang dari Khoirul, yang mengusulkan perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Sedati menjadi kawasan industri karena dinilai sudah tidak produktif untuk pertanian.
“Perubahan peruntukan LSD bukan hal sederhana. Ini menyangkut regulasi daerah hingga nasional. Tapi aspirasi ini tetap akan kami perjuangkan sesuai kewenangan kami di Komisi C dan Bapemperda,” jelasnya.
Kegiatan di Ngoro turut dihadiri Eko Sutrisno, Anggota FPKB DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 1, serta Kepala Desa Sedati, yang mempertegas kolaborasi legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam dua pertemuan tersebut, Gus Atho’ menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan ruang dialog langsung agar kebijakan provinsi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. "Kami akan terus melakukan pertemuan seperti ini sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegasnya.
Konsistensinya turun langsung dan mendengarkan berbagai lapisan masyarakat—dari guru ngaji, ibu rumah tangga, pekerja industri, hingga pelaku UMKM—menguatkan posisi Gus Atho’ sebagai wakil rakyat yang mengedepankan pendekatan dialogis. "Politik itu kerja nyata. Mendengar, mencatat, dan memperjuangkan,” tandasnya.
Editor : Amal
