Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng. Langkah ini diambil guna mencegah bangkitnya kembali praktik prostitusi terselubung, terutama setelah adanya temuan praktik asusila di beberapa rumah kos sekitar kawasan tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa titik kejadian bukan berada di pusat eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah-rumah kos yang berada di sekitarnya. “Dolly-nya clear, aman, karena di sana sudah ada sentra usaha seperti sentra sepatu. Yang kemarin terkena penindakan justru di area kos-kosan,” kata Eri, Senin, 24 November 2025.
Menurutnya, sebagian besar pelaku prostitusi yang terjaring razia bukan warga Surabaya. Pemkot akan memberikan pembinaan bagi mereka yang ber-KTP Surabaya, sedangkan pelaku dari luar daerah akan dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot.
“Jika terbukti warga Surabaya, kami bina agar tidak mengulanginya. Kalau bukan, kami koordinasikan dengan daerah asalnya,” jelasnya.
Untuk menutup celah terjadinya praktik negatif, Pemkot bersama DPRD Surabaya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Rumah Kos. Aturan ini akan melarang keberadaan kos campur laki-laki dan perempuan di kawasan permukiman guna menjaga moral dan ketertiban lingkungan.
“Kalau di permukiman, kos campur tidak boleh. Anak-anak bisa meniru hal yang tidak baik. Kos laki-laki ya isinya laki-laki semua, perempuan juga demikian,” imbuhnya.
Cak Eri juga menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungannya. Ia meminta pemilik kos untuk selektif menyewakan kamar dan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
“Warga harus ikut menjaga kampungnya. Laporkan kalau ada gelagat mencurigakan terkait prostitusi terselubung,” tegasnya.
Selain pengawasan, Pemkot juga berupaya menghidupkan kembali sentra UMKM, SWK, dan wisata edukasi di kawasan eks Dolly agar warga memiliki aktivitas positif dan produktif.
“Saya perintahkan Dinkopumdag untuk mengevaluasi semua SWK dan UMKM. Kalau sepi, maka jenis usahanya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” ujar Eri.
Program wisata edukasi di kawasan tersebut juga akan digerakkan kembali melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan komunitas pemuda. Bahkan, tahun 2026 Pemkot menyiapkan anggaran Rp5 juta per wilayah untuk mendukung kreativitas Gen Z dalam pengembangan wisata lokal.
“Kita ingin pemuda yang menggerakkan. Kalau mereka merasa memiliki, maka mereka juga akan menjaga,” pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
