Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam menggerakkan pembangunan inklusif serta mengatasi berbagai persoalan sosial yang masih membayangi daerah. Hal itu mengemuka dalam forum diskusi kelompok perempuan bertajuk “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif”, yang mempertemukan berbagai organisasi perempuan di Gresik.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang bertukar gagasan, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret agar pembangunan semakin responsif gender dan mampu menjangkau kelompok rentan, mulai anak, difabel, perempuan, lansia hingga keluarga prasejahtera.
Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik, Shinta Puspitasari Asluchul Alif, menegaskan bahwa sinergi antarkelompok perempuan merupakan kekuatan besar untuk mempercepat terciptanya pembangunan yang lebih adil.
“Perempuan memiliki pengalaman panjang dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika mereka bersinergi, peluang menjadi lebih setara dan inklusivitas bisa dicapai lebih cepat,” kata Shinta, Kamis, 27 November 2025.
Shinta juga memaparkan dasar hukum pengarusutamaan gender serta berbagai tantangan yang masih membelit perempuan Gresik, seperti budaya patriarki, pemahaman inklusi yang belum merata, hingga efisiensi anggaran yang berdampak pada keterbatasan program.
“Di sinilah pentingnya strategi sinergi, komunikasi intensif, dan evaluasi yang terukur,” tambahnya.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menekankan bahwa Pemkab Gresik ingin memastikan seluruh organisasi perempuan dapat mengakses program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Perempuan harus bisa memanfaatkan program pemberdayaan, sosial, kesehatan hingga program nasional. Mereka harus terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” tegas Alif.
Ia juga menyoroti persoalan sosial yang perlu segera ditangani bersama, terutama tingginya angka perceraian di Gresik. Tercatat 1.350 kasus perceraian sepanjang Januari–November 2025, didominasi faktor ekonomi, judi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menurutnya, kelompok perempuan memiliki peran strategis dalam edukasi keluarga dan penguatan ketahanan sosial. "Perempuan punya kekuatan besar dalam pemberdayaan keluarga. Karena itu, mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” ujar Alif.
Alif berharap peningkatan kapasitas dan literasi perempuan akan berdampak pada partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk Musrenbang, serta memperluas jejaring kolaborasi antarorganisasi.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” tandas Alif.
Editor : Rahmat Fajar
