Jurnas.net - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) resmi mencopot Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU dalam Rapat Harian Tanfidziyah, Jumat, 28 November 2025. Langkah ini dinilai sebagai manuver tegas kubu Tanfidziyah untuk mempertahankan kendali organisasi di tengah tekanan politik internal yang semakin memanas.
Dalam risalah rapat, Gus Ipul dipindah ke posisi Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media. Sementara kursi Sekjen kini ditempati Dr. Amin Said Husni, mantan Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Perubahan mendadak ini memicu interpretasi kuat di publik bahwa Gus Ipul bukan sekadar “digeser”, melainkan disingkirkan dari pusat kendali harian PBNU.
Pecat-Memecat ala PBNU: Akar Konflik Dua Kubu
Pencopotan Gus Ipul tidak berdiri sendiri. Langkah ini datang hanya beberapa hari setelah Dewan Syuriyah mengeluarkan keputusan mengejutkan yang menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat sebagai Ketum PBNU. Kubu Tanfidziyah menolak keras keputusan tersebut dan menyebutnya tidak sah.
Sejak itu, PBNU berada dalam pusaran tarik-menarik legitimasi antara dua struktur tertinggi Syuriyah dan Tanfidziyah, yang seharusnya berjalan harmonis. Namun, situasi justru berkembang menjadi pertarungan terbuka memperebutkan otoritas organisasi.
Perombakan pengurus, termasuk pencopotan Sekjen, menjadi sinyal bahwa kubu Gus Yahya tidak tinggal diam dan memilih memperkuat barisan internal di tengah ancaman "mosi tidak percaya" dari Syuriyah.
Gus Yahya menegaskan bahwa pergeseran posisi ini merupakan bagian dari evaluasi rutin dan upaya konsolidasi menyikapi kekacauan internal. Ia juga membantah berbagai surat pemberhentian yang dianggapnya tidak sah dan menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU masih berada di bawah komandonya.
Sementara itu, Gus Ipul memilih meredam suasana. Ia hanya menyerukan agar seluruh pengurus menjaga kondusivitas organisasi. Namun hingga kini, ia belum memberikan pernyataan eksplisit apakah menerima atau menolak pencopotannya sebagai Sekjen. Sikap diam ini memunculkan spekulasi, bahwa ia menunggu perkembangan politik internal berikutnya.
Pengamat menilai PBNU kini berada di titik krisis, dengan dua kubu saling menegaskan legitimasi masing-masing. Situasi ini berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan yang dapat menggerus wibawa organisasi sebesar PBNU—kelompok keagamaan terbesar di Indonesia.
Dorongan untuk segera menggelar rapat pleno PBNU semakin kuat, karena dinilai sebagai satu-satunya mekanisme resmi yang dapat mengurai simpul konflik antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Namun, hingga kini tidak ada sinyal kapan pleno akan digelar.
Di tengah banjir informasi dan klaim sepihak, pembaca diimbau untuk berpegang pada dokumen resmi PBNU. Beberapa surat keputusan yang beredar dinilai tidak sinkron, sehingga potensi manipulasi atau misinterpretasi sangat besar. Publik juga menunggu pernyataan final PBNU jika rapat pleno nantinya digelar.
Editor : Amal
