Jurnas.net – Pada rangkai keempat tulisan berseri ini, saya tidak lagi menguraikan secara detail ihwal kemunculan HMI MPO, sebab penjelasan awal tersebut telah saya paparkan berdasarkan ingatan dan penuturan salah satu pelopornya, Mohammad Chaeron. Tulisan tersebut dapat dibaca melalui tautan yang telah disediakan sebelumnya. Namun untuk memahami konteks dualisme, penting meninjau ulang alasan mengapa HMI MPO muncul, serta bagaimana garis pemikirannya bertaut dengan tradisi intelektual HMI sejak masa awal.
Di antara aktivis gelombang pertama HMI MPO terdapat nama-nama seperti Eggi Sudjana, Tamsil Linrung, Ahmad Yani, dan Erwin Moeslimin, disusul generasi berikutnya seperti Ubedillah Badrun dan Anies Baswedan. Pertanyaan tunduk: mengapa sebuah organisasi yang sejak berdirinya dirancang sebagai gerakan organik pendukung Republik justru melahirkan kelompok oposisi terhadap negara? Apakah HMI MPO merupakan penyimpangan dari garis awal HMI?.
Jawabannya perlu ditarik ke konteks besar: HMI MPO tidak pernah membawa gagasan anti-negara, tetapi anti terhadap negara Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam tradisi intelektual HMI, baik yang kemudian menjadi HMI Dipo maupun HMI MPO, demokrasi adalah nilai inheren. Ketika negara mengkhianati demokrasi, maka kritik menjadi keniscayaan.
Petisi 50: Simbol Perlawanan terhadap Otoritarianisme
HMI bukan satu-satunya kelompok yang menolak otoritarianisme Orde Baru. Kalangan tokoh bangsa lintas profesi dan latar belakang politik berhimpun dalam Petisi 50, sebuah kelompok yang terdiri atas sosok-sosok terkemuka seperti Jenderal (Purn) AH Nasution, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, Hoegeng, Ali Sadikin, HR Dharsono, hingga Chris Siner Key Timu dan Judilhery Justam. Belakangan, sepulang dari Australia, Deliar Noer turut aktif dalam kelompok ini.
Petisi 50 menolak pemusatan kekuasaan yang kian absolut di tangan Presiden Soeharto, terutama setelah Golkar memenangkan pemilu beruntun dan pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi hanya dua: PPP dan PDI. Kesadaran kritis yang tumbuh di kalangan aktivis HMI berkait dengan atmosfer politik represif tersebut.
Puncak ketegangan terjadi saat Orde Baru menerapkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada 1980-an. Semua organisasi kemasyarakatan diwajibkan meninggalkan asas keagamaan maupun ideologi lain. HMI ikut terseret dalam kebijakan ini.
1. Kelompok yang mempertahankan asas Islam
Kelompok ini menolak asas tunggal dan kemudian dikenal sebagai HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).
2. Kelompok yang menerima Pancasila sebagai asas baru
Kelompok ini kemudian dikenal luas sebagai HMI Dipo, dinamai dari alamat kantor PB HMI di Jalan Diponegoro, Jakarta, sebelum kemudian pindah ke Jalan Sultan Agung.
Perpecahan tersebut bukan sekadar konflik administratif, tetapi perbedaan pilihan politik dalam merespons tekanan rezim.
Syahrul Efendi Dasopang (istimewa)
Dua Tradisi Pemikiran: Dari Natsir hingga Cak Nur
Kedua HMI, baik Dipo maupun MPO, sama-sama berakar pada tradisi intelektual pendirinya, Lafran Pane, yang mengajarkan Islam modernis, dinamis, dan berperan aktif dalam kehidupan kebangsaan. Namun perbedaan jalan ditempuh setelah rezim Orde Baru menguat.
HMI MPO bersandar pada pemikiran tokoh-tokoh Islam modernis dan kritis, seperti: Mohammad Natsir, Deliar Noer, Imaduddin Abdurrahim, Endang Saefuddin Ansari, Amien Rais, Adi Sasono, dan Ibrahim Madilau.
Keberpihakan pemikiran mereka selaras dengan tradisi perlawanan terhadap Orde Baru. Dekatnya HMI MPO dengan Mohammad Natsir juga karena kesamaan sikap politik: sama-sama menolak otoritarianisme Orde Baru. Karena itu, HMI MPO tumbuh sebagai kelompok mahasiswa yang mempertahankan idealisme demokrasi dan kritik sosial.
Cabang-cabang utama seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Semarang, Purwokerto, dan Palopo memperkuat posisi HMI MPO sebagai kekuatan oposisi intelektual yang signifikan hingga berkontribusi pada fase kejatuhan Orde Baru.
Sebaliknya, HMI Dipo banyak dipengaruhi oleh gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang mengusung Islam inklusif, rasional, dan kompatibel dengan proyek pembangunan Orde Baru.
Konsep “Islam Yes, Partai Islam No” menjadi salah satu legitimasi teologis terbesar Cak Nur untuk memandu aktivis Islam masuk ke dalam sistem tanpa beban ideologis. Pemikiran ini memfasilitasi integrasi aktivis HMI ke dalam Golkar, birokrasi, kampus IAIN, hingga dunia usaha.
Tokoh-tokoh HMI Dipo yang kemudian berpengaruh di era Orde Baru dan Reformasi antara lain, Akbar Tanjung, Abdul Gafur, Mar’ie Muhammad, Jusuf Kalla, Fahmi Idris, dan Sulastomo.
Meski berbeda jalur dengan HMI MPO, tradisi pemikiran HMI Dipo juga tetap berakar pada Islam modernis, hanya saja lebih kompatibel dengan agenda politik Orde Baru.
Dua Jalan, Satu Tradisi
Dualisme HMI pada dasarnya bukan pecah ideologis, melainkan perpecahan sikap politik terhadap negara otoriter. Keduanya tetap mewarisi modernisme Lafran Pane, tetapi menjalankan strategi berbeda, yakni HMI Dipo dengan strategi adaptasi dan integrasi ke dalam sistem, sementara HMI MPO dengan strategi kritik dan oposisi dari luar sistem. Dua arus ini berjalan paralel hingga Reformasi 1998.
Pasca Reformasi: Dua “Partai” dalam Satu Warisan
Kini, ketika politik Indonesia kembali ke iklim liberal, pertanyaannya adalah: apa yang hendak diperjuangkan HMI, baik MPO maupun Dipo—di masa depan? Apakah aspirasi reformisme Islam yang dulu berkobar masih menjadi orientasi bersama? Atau kah dualisme yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade kini melahirkan “dua partai” yang berjalan dengan visi dan orientasi yang semakin berjarak?.
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab oleh kedua entitas HMI, demi menentukan arah perjuangan mahasiswa Islam Indonesia pada masa yang terus berubah.
Syahrul Efendi Dasopang
Mantan Ketua Umum PB HMI MPO 2007–2009
Editor : Redaksi
