Jurnas.net - Di tengah tantangan ketahanan nasional yang kian kompleks—mulai dari fragmentasi sosial, disrupsi teknologi, hingga krisis kepercayaan publik terhadap elite Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur resmi membuka Latihan Kader III (LK III) Tahun 2025 sebagai ruang pematangan kepemimpinan strategis yang menempatkan etika, nilai, dan kepekaan zaman sebagai fondasi utama.
Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya pada Minggu, 22 Desember 2025 ini, mengusung tema “Rekonstruksi Ketahanan Nasional untuk Jawa Timur Tangguh Terus Bertumbuh.”
Tema tersebut menegaskan posisi LK III bukan sekadar agenda internal organisasi, melainkan bagian dari ikhtiar menyiapkan kepemimpinan yang mampu membaca ulang arah bangsa.
Sebagai jenjang kaderisasi tertinggi HMI, LK III dirancang untuk mengasah kemampuan kader dalam merespons persoalan kebangsaan dari level lokal hingga global. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir dalam pembukaan, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji, Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Dalam sambutannya, Sarmuji menyoroti akar krisis kepemimpinan yang menurutnya bukan terletak pada minimnya kecerdasan atau sumber daya manusia, melainkan pada kegagalan menjaga keseimbangan nilai dan ketepatan membaca momentum.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji, dan Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus. (Dok: Badko HMI Jatim)
Kepemimpinan, kata dia, bukan sekadar kemampuan personal, tetapi seni hadir secara tepat dalam ruang dan waktu.
“Banyak pemimpin jatuh bukan karena tidak cerdas, tetapi karena kehilangan keseimbangan orientasi dan momentum. Terlambat membaca situasi akan tertinggal, terlalu cepat melangkah justru menghadapi resistensi yang belum siap ditanggung,” ujar Sarmuji.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Islam menuntut keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Ketika nilai spiritual tidak diiringi kepekaan sosial, kepemimpinan kehilangan relevansi. Sebaliknya, pragmatisme tanpa kompas moral hanya akan melahirkan kekuasaan yang rapuh.
Menurut Sarmuji, tradisi intelektual Islam selalu memandang kepemimpinan sebagai amanah moral, bukan sekadar posisi struktural. Dalam konteks ini, HMI dinilai memiliki modal historis dan intelektual untuk melahirkan pemimpin yang mampu menjaga integritas sekaligus membaca perubahan zaman dengan jernih.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menekankan bahwa kepemimpinan muda harus dipahami sebagai bagian dari estafet sejarah bangsa, bukan sekadar pergantian generasi secara biologis. Ia menilai problem utama Indonesia bukan terletak pada kekurangan potensi, melainkan kegagalan menyiapkan kepemimpinan yang matang secara intelektual dan etis.
“Indonesia sering tertinggal bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena gagap menyiapkan estafet kepemimpinan. Kepemimpinan muda harus dibangun dengan nalar, etika, dan keberanian mengambil keputusan,” ujar Emil.
Emil menambahkan, Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan pemimpin yang adaptif terhadap dinamika global, namun tetap berpijak pada kepentingan publik dan nilai keadilan sosial. Kepemimpinan masa depan, tegasnya, harus mampu menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan.
Suasana pembukaan LK III Badko HMI Jawa Timur. (Dok: Badko HMI Jatim)
Dari perspektif internal organisasi, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa kaderisasi hari ini tidak lagi bisa dipahami sebagai tahapan administratif atau formalitas struktural. Generasi muda, menurutnya, menghadapi tantangan berlapis—mulai dari disrupsi teknologi, krisis identitas, fragmentasi sosial, hingga melemahnya daya tahan ideologis.
“Dalam situasi seperti ini, kaderisasi harus menjadi proses pematangan kesadaran, watak, dan tanggung jawab sejarah,” tegas Yusfan.
Ia menggambarkan jenjang kaderisasi HMI sebagai sebuah pohon perjuangan yang tumbuh perlahan namun kokoh. MAPERCA adalah fase penanaman akar nilai dan ideologi. LK I menjadi tahap awal pertumbuhan nalar, keberanian bersuara, dan kepekaan sosial. LK II merupakan fase penguatan batang—ketika kader mulai membaca persoalan secara struktural dan kultural serta bertanggung jawab menggerakkan.
“Sedangkan LK III adalah fase berbuah. Di sinilah nilai, nalar, dan intelektualitas berpadu menjadi kepemimpinan strategis yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa LK III bukan sekadar puncak kaderisasi, melainkan ujian kedewasaan kepemimpinan, sejauh mana kader mampu menghadirkan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam ruang pengambilan keputusan.
“LK III menyiapkan kader bukan hanya untuk masuk ke lingkar kekuasaan, tetapi untuk menentukan arah, menjaga akal sehat publik, dan memastikan perjuangan ini terus hidup, bertumbuh, dan berbuah bagi bangsa,” pungkasnya.
Editor : Amal
