Jurnas.net - Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) memasuki babak baru. Setelah melalui tahap piloting yang sukses di Banyuwangi, pemerintah pusat resmi menjadikan model Digitalisasi Bansos Banyuwangi sebagai rujukan nasional. Keberhasilan tersebut tidak hanya soal teknologi, tetapi tentang cara kerja kolaboratif yang unik, yang melibatkan seluruh elemen daerah hingga level dasawisma, model yang kini diminta direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
Momentum tersebut mengemuka dalam forum nasional yang digelar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara hybrid itu menghadirkan Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, diminta langsung memaparkan pengalaman daerahnya sebagai pilot project nasional. "Kami minta Bupati Banyuwangi berbagi pengalaman agar seluruh daerah bisa mempersiapkan pelaksanaan piloting tahun 2026,” kata Mendagri Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi sudah dilaporkan kepada Presiden dan akan menjadi dasar penerapan bertahap di 32 daerah sebelum diluncurkan nasional pada Oktober 2026.
“Banyuwangi terbiasa bekerja dalam tim. Pelibatan kader dasawisma, lurah, camat, dan OPD sebagai agen perlinsos mempercepat proses pendaftaran. Ini model yang harus dicontoh,” ujar Luhut.
Dalam paparannya, Bupati Ipuk menekankan bahwa digitalisasi bansos tidak berhenti pada aplikasi atau dashboard data, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan.
Banyuwangi mengerahkan ribuan agen perlinsos digital, yakni pendamping PKH, operator desa, TKSK, kader dasawisma, serta perangkat kecamatan dan kelurahan. Mereka turun langsung ke rumah warga, khususnya lansia dan keluarga yang tidak memiliki gawai.
"Kami jemput bola, mendatangi warga satu per satu untuk membantu pendaftarannya. Digitalisasi ini harus adil, jangan sampai orang yang tidak punya HP justru tidak terdata,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, tujuan utama bukan mengejar jumlah pendaftar, tetapi memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat mendaftar dengan mudah. "Prinsipnya bukan angka, tetapi memastikan setiap orang yang membutuhkan bisa mendaftarkan diri,” tegasnya.
Sekjen Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa pelaksanaan piloting di Banyuwangi sangat optimal. Dengan masa pendaftaran hanya sekitar satu bulan (18 September—15 Oktober), jumlah pendaftar mencapai 359 ribu orang, melebihi target awal 320 ribu.
"Ini bukti Banyuwangi serius mengawal proses piloting. Kinerjanya di atas ekspektasi,” kata Robben.
Editor : Rahmat Fajar
