Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeser strategi penanggulangan bencana dari pola reaktif menjadi deteksi dini berbasis teknologi. Menghadapi potensi cuaca ekstrem akhir tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memasang Early Warning System (EWS) di enam daerah rawan banjir dan tanah longsor.
Langkah ini melengkapi kesiapsiagaan lain seperti penyiapan personel dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara mandiri, sekaligus memperkuat sistem peringatan dini agar masyarakat memiliki waktu cukup untuk menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi.
Pemasangan EWS dilakukan selama sepekan terakhir melalui kolaborasi antara BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten/kota. Enam wilayah prioritas tersebut meliputi Kabupaten Bojonegoro (EWS Banjir), Kabupaten Jombang (EWS Longsor), Kabupaten Ponorogo (EWS Banjir), Kabupaten Trenggalek (EWS Longsor), Kabupaten Probolinggo (EWS Longsor), serta Kota Mojokerto (EWS Banjir).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pemasangan EWS ini bukan sekadar penambahan alat, tetapi bagian dari sistem pemantauan terintegrasi yang kini dapat dipantau langsung dari pusat kendali BPBD Jatim.
"Kami sudah memiliki board pemantauan yang bisa membaca sinyal dari EWS secara real time. Dari situ, potensi ancaman banjir maupun longsor di sejumlah daerah bisa terdeteksi lebih awal,” kata Gatot, Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Gatot, sistem ini memungkinkan BPBD mengambil keputusan lebih cepat, mulai dari penyebaran peringatan kepada masyarakat, hingga kesiapan evakuasi jika kondisi mengarah pada situasi darurat.
Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy, menyebutkan bahwa dengan tambahan enam unit terbaru, total EWS yang dimiliki BPBD Jatim kini mencapai 44 unit, terdiri dari 20 EWS banjir dan 24 EWS longsor. Selain itu, BPBD Jatim juga telah memasang 17 sirene tsunami di wilayah pesisir.
Sebaran EWS dan sirene tersebut hampir merata di Jawa Timur, mulai dari wilayah selatan seperti Banyuwangi, Jember, hingga Pacitan, kemudian wilayah Mataraman, hingga kawasan Tapal Kuda seperti Pasuruan dan Probolinggo.
"Masih ada beberapa daerah yang belum terpasang EWS dari provinsi, namun sudah dipasang secara mandiri oleh BPBD kabupaten/kota masing-masing,” pungkasnya.
BPBD Jatim menegaskan, keberadaan EWS hanya akan efektif jika diikuti dengan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman terhadap bunyi peringatan dan prosedur evakuasi. Karena itu, pemasangan alat juga disertai koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.
Dengan penguatan sistem peringatan dini ini, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk melindungi warga sejak sebelum bencana terjadi, bukan hanya hadir saat dampak sudah meluas.
Editor : Amal
