Jurnas.net - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, melontarkan wacana besar yang berpotensi mengubah wajah demokrasi lokal di Indonesia. Dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Cak Imin secara terbuka mengusulkan penghapusan Pilkada langsung, dan mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur yang diusulkan dipilih langsung oleh Presiden.
Bagi Cak Imin, usulan tersebut bukan sekadar pilihan politik, melainkan respons atas mahalnya ongkos demokrasi yang dinilai telah melahirkan banyak distorsi dalam sistem bernegara. Ia menilai Pilkada langsung, terutama pemilihan gubernur, kerap tidak produktif dan justru membebani negara tanpa dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
"Kita harus jujur, banyak praktik pemilu langsung yang tidak efektif dan cenderung merusak sistem demokrasi. Biaya Pilgub sangat mahal, sementara hasilnya sering tidak sebanding,” kata Cak Imin, saat membuka Muswil PKB di Surabaya Jumat petang, 19 Desember 2025.
Dalam skema yang ditawarkan PKB, gubernur diusulkan ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sementara untuk bupati dan wali kota, Cak Imin mendorong mekanisme pemilihan melalui DPRD agar proses politik lebih rasional, terukur, dan minim konflik horizontal. "PKB sepakat gubernur ditunjuk Presiden. Sedangkan bupati dan wali kota cukup dipilih DPRD,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengungkapkan bahwa gagasan tersebut telah ia komunikasikan dan dikoordinasikan dengan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari diskursus pembenahan sistem ketatanegaraan ke depan. Ia menilai Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi ulang sistem demokrasi yang selama ini dianggap final, padahal dalam praktiknya masih menyisakan banyak persoalan.
Usulan ini disampaikan bersamaan dengan instruksi Cak Imin kepada seluruh kader dan pengurus DPW PKB Jawa Timur untuk menjadikan Muswil sebagai momentum evaluasi total. Ia mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki posisi historis sebagai basis utama PKB sejak kelahirannya pada 1998 hingga Pemilu 1999, sekaligus barometer kekuatan partai secara nasional.
Meski PKB mencatat hasil positif pada Pemilu 2024, Cak Imin menilai capaian tersebut belum merefleksikan kejayaan substantif partai. Menurutnya, kejayaan sejati bukan hanya diukur dari perolehan kursi, tetapi dari keberanian memperjuangkan sistem politik yang adil dan berpihak pada rakyat.
Dalam arahannya, Cak Imin memaparkan tiga agenda utama PKB Jawa Timur. Pertama, menghidupkan kembali identitas ke-Jawa Timuran PKB yang berakar pada nilai ke-NU-an, kesantrian, serta prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.
Kedua, merebut kembali kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja kader, khususnya anggota DPRD yang menjadi wajah terdepan partai di mata masyarakat. Ketiga, melakukan koreksi menyeluruh terhadap sistem berbangsa dan bernegara yang dinilainya masih sarat kelemahan. "Sebaik apa pun orangnya, kalau masuk ke sistem yang buruk, pasti akan menjadi buruk. Maka sistemnya yang harus dibenahi,” kata Cak Imin.
Selain isu sistem politik, Cak Imin juga meminta PKB Jawa Timur memberi perhatian serius pada persoalan kemiskinan dan krisis lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta kebijakan konkret yang berpihak pada kelompok rentan, bukan sekadar retorika politik.
Menutup sambutannya, Cak Imin menyampaikan apresiasi kepada para ulama dan kiai atas kritik dan bimbingan yang selama ini diberikan kepada PKB. "Kami berharap Muswil PKB Jawa Timur menjadi titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meneguhkan kembali peran Jawa Timur sebagai barometer politik PKB di tingkat nasional," pungkasnya.
Editor : Amal
