Jurnas.net - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur secara terbuka menyatakan kesiapan membidik kursi Gubernur Jawa Timur apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Modal utama PKB Jatim bukan sekadar ambisi politik, melainkan kekuatan riil di parlemen daerah sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak.
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menyebut posisi Jatim 1 sebagai target yang realistis dan terbuka bagi semua partai. “Soal Jatim 1, semua partai pasti punya target yang sama. Bukan hanya PKB,” ujar Halim usai Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi politik pengurus di Surabaya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Halim menegaskan jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka peta kekuatan politik akan sangat ditentukan oleh penguasaan kursi legislatif dan soliditas fraksi. Dalam konteks ini, PKB Jatim berada pada posisi strategis.
PKB tercatat sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur, yakni 27 kursi. Posisi tersebut menjadikan PKB memiliki daya tawar kuat dalam menentukan arah koalisi dan kandidat gubernur pada kontestasi politik Jawa Timur mendatang.
Di bawah PKB, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama menempati posisi kedua dengan 21 kursi, meski secara perolehan suara PDIP unggul. Selanjutnya disusul Partai Golkar (15 kursi), Partai Demokrat (11), Partai Amanat Nasional (5), Partai Keadilan Sejahtera (5), Partai Persatuan Pembangunan (4), dan Partai Solidaritas Indonesia (1).
Komposisi ini dinilai Halim menjadi modal signifikan apabila pemilihan gubernur dilakukan melalui mekanisme parlemen. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru lebih rasional dan akuntabel, terutama untuk level provinsi. "Kalau dipilih DPRD pasti banyak yang berminat, karena lebih akuntabel dibanding dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara administratif provinsi tidak memiliki wilayah operasional langsung sebagaimana kabupaten atau kota. Peran gubernur lebih sebagai koordinator lintas daerah, perumus kebijakan strategis, sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Dulu saya bilang ke teman-teman di DPRD Jawa Timur, saya ini belum punya wilayah. Keluar dari Indrapura itu sudah wilayah Surabaya, ke utara itu wilayah Gresik. Maka sangat layak kalau gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkapnya.
Pernyataan Halim dibaca sebagai sinyal bahwa PKB tengah menyiapkan berbagai skenario politik nasional, termasuk kemungkinan perubahan sistem pilkada. Jika pemilihan gubernur benar-benar dilakukan melalui DPRD, maka kekuatan fraksi, kemampuan membangun koalisi, dan soliditas internal partai akan menjadi penentu utama.
Karena itu, kepengurusan baru DPW PKB Jatim disusun tidak hanya dengan komposisi relatif muda, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur legislatif, disiplin organisasi, serta efektivitas kerja politik. Halim menegaskan strategi PKB bukanlah langkah reaktif, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang.
"Yang kami siapkan bukan hanya untuk satu momentum, tapi untuk masa depan Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Amal
