Tekan Inflasi Ramadan, Pemkot Surabaya Andalkan Pangan Lokal Lewat GPM

author Dadang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gerakan Pasar Murah (GPM) di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
Gerakan Pasar Murah (GPM) di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Menjelang Ramadan, pengendalian inflasi tak hanya soal menurunkan harga, tetapi memastikan rantai pasok pangan tetap pendek, adil, dan berpihak pada warga. Inilah pendekatan yang ditempuh Pemerintah Kota Surabaya saat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai RW 1, Jalan Jepara III, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan.

GPM kali ini tak sekadar menghadirkan komoditas murah, tetapi juga mengusung konsep “dari panen warga untuk warga”. Sejumlah bahan pangan yang dijual merupakan hasil langsung dari kelompok tani dan program padat karya binaan pemkot, sehingga warga mendapatkan harga tangan pertama tanpa perantara panjang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan kegiatan ini merupakan arahan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mendekatkan akses pangan murah ke permukiman, khususnya pada komoditas yang tengah mengalami kenaikan harga.

“Hari ini kami fokuskan pada komoditas yang harganya mulai naik, seperti telur dan cabai rawit. Kami hadir langsung di kampung agar warga tidak perlu ke pasar yang jaraknya jauh,” kata Antiek, Sabtu, 14 Februari 2026.

Yang membedakan GPM di Bubutan, lanjut Antiek, adalah keterlibatan hasil panen lokal. Cabai merah yang dijual berasal dari kelompok tani masyarakat Surabaya, sebagai respons atas harga cabai di pasaran yang masih tinggi. “Cabai di pasar masih ‘pedas’. Karena itu kami bawa hasil panen warga agar masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau, sekaligus petani tetap mendapat nilai yang adil,” jelasnya.

Hal serupa juga berlaku pada telur ayam yang dijual. Sebagian telur merupakan hasil dari program padat karya Pemkot Surabaya, sehingga selain menekan harga, program ini juga menggerakkan ekonomi warga dari sisi produksi.

Dalam GPM tersebut, DKPP menyediakan 1.300 liter minyak goreng, 500 sak beras—terdiri dari 300 sak beras SPHP dan 200 sak beras premium—serta 500 kilogram gula pasir. Selain itu, tersedia 250 kilogram telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai besar, hingga daging.

Untuk memastikan manfaat dirasakan merata, pemkot memberlakukan pembatasan pembelian. Minyak goreng dibatasi maksimal dua botol per orang, beras dua sak, dan gula pasir sekitar 5–6 kilogram per orang. “Stok pangan Surabaya sangat aman. Masyarakat tidak perlu panic buying atau menimbun. Belanjalah secukupnya sesuai kebutuhan,” kata Antiek.

Ia juga mengingatkan warga untuk membawa kantong belanja sendiri sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ke depan, GPM akan digelar lebih masif. Pemkot Surabaya menjadwalkan pasar murah serentak pada 25 Februari 2026 dan akan terus melaksanakannya hingga pasca-Lebaran untuk menjaga inflasi tetap terkendali di Surabaya.
Manfaat GPM dirasakan langsung warga.

Rutinah, salah satu warga Bubutan, mengaku sangat terbantu dengan selisih harga yang cukup jauh dibanding pasar konvensional. "Biasanya cabai seperempat kilo Rp20 ribu, di sini cuma Rp10 ribu. Lumayan banget buat persiapan puasa,” tandasnya.

Berita Terbaru

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Jurnas.net – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Jawa Timur berlangsung p…

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Jurnas.net - Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, kembali menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Program…

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur dalam p…

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Warisan budaya Banyuwangi kini mendapat perlindungan hukum resmi dari negara. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi resmi t…

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Jurnas.net – Program pengelolaan sampah berbasis sirkular bertajuk Banyuwangi Hijau terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya mengurangi volume s…

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Jurnas.net — Kinerja mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur disorot tajam DPRD Jatim. Pansus BUMD DPRD J…