Tekan Inflasi Ramadan, Pemkot Surabaya Andalkan Pangan Lokal Lewat GPM

author Dadang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gerakan Pasar Murah (GPM) di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
Gerakan Pasar Murah (GPM) di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Menjelang Ramadan, pengendalian inflasi tak hanya soal menurunkan harga, tetapi memastikan rantai pasok pangan tetap pendek, adil, dan berpihak pada warga. Inilah pendekatan yang ditempuh Pemerintah Kota Surabaya saat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai RW 1, Jalan Jepara III, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan.

GPM kali ini tak sekadar menghadirkan komoditas murah, tetapi juga mengusung konsep “dari panen warga untuk warga”. Sejumlah bahan pangan yang dijual merupakan hasil langsung dari kelompok tani dan program padat karya binaan pemkot, sehingga warga mendapatkan harga tangan pertama tanpa perantara panjang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan kegiatan ini merupakan arahan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mendekatkan akses pangan murah ke permukiman, khususnya pada komoditas yang tengah mengalami kenaikan harga.

“Hari ini kami fokuskan pada komoditas yang harganya mulai naik, seperti telur dan cabai rawit. Kami hadir langsung di kampung agar warga tidak perlu ke pasar yang jaraknya jauh,” kata Antiek, Sabtu, 14 Februari 2026.

Yang membedakan GPM di Bubutan, lanjut Antiek, adalah keterlibatan hasil panen lokal. Cabai merah yang dijual berasal dari kelompok tani masyarakat Surabaya, sebagai respons atas harga cabai di pasaran yang masih tinggi. “Cabai di pasar masih ‘pedas’. Karena itu kami bawa hasil panen warga agar masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau, sekaligus petani tetap mendapat nilai yang adil,” jelasnya.

Hal serupa juga berlaku pada telur ayam yang dijual. Sebagian telur merupakan hasil dari program padat karya Pemkot Surabaya, sehingga selain menekan harga, program ini juga menggerakkan ekonomi warga dari sisi produksi.

Dalam GPM tersebut, DKPP menyediakan 1.300 liter minyak goreng, 500 sak beras—terdiri dari 300 sak beras SPHP dan 200 sak beras premium—serta 500 kilogram gula pasir. Selain itu, tersedia 250 kilogram telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai besar, hingga daging.

Untuk memastikan manfaat dirasakan merata, pemkot memberlakukan pembatasan pembelian. Minyak goreng dibatasi maksimal dua botol per orang, beras dua sak, dan gula pasir sekitar 5–6 kilogram per orang. “Stok pangan Surabaya sangat aman. Masyarakat tidak perlu panic buying atau menimbun. Belanjalah secukupnya sesuai kebutuhan,” kata Antiek.

Ia juga mengingatkan warga untuk membawa kantong belanja sendiri sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ke depan, GPM akan digelar lebih masif. Pemkot Surabaya menjadwalkan pasar murah serentak pada 25 Februari 2026 dan akan terus melaksanakannya hingga pasca-Lebaran untuk menjaga inflasi tetap terkendali di Surabaya.
Manfaat GPM dirasakan langsung warga.

Rutinah, salah satu warga Bubutan, mengaku sangat terbantu dengan selisih harga yang cukup jauh dibanding pasar konvensional. "Biasanya cabai seperempat kilo Rp20 ribu, di sini cuma Rp10 ribu. Lumayan banget buat persiapan puasa,” tandasnya.

Berita Terbaru

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Jurnas.net — Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Praka Farizal Rhomadhon di Padukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Di rumah sederhana yang d…

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Jurnas.net - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan penguatan perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU…

DPRD Jatim Bentuk Pansus LKPJ 2025, Rapor Kinerja Khofifah-Emil Siap Dievaluasi

DPRD Jatim Bentuk Pansus LKPJ 2025, Rapor Kinerja Khofifah-Emil Siap Dievaluasi

Senin, 30 Mar 2026 13:41 WIB

Senin, 30 Mar 2026 13:41 WIB

Jurnas.net - DPRD Provinsi Jawa Timur mulai menggeber fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan…

Gus Lilur Bongkar Ketimpangan Industri Rokok, Dorong Model UMKM untuk Sejahterakan Petani

Gus Lilur Bongkar Ketimpangan Industri Rokok, Dorong Model UMKM untuk Sejahterakan Petani

Senin, 30 Mar 2026 06:37 WIB

Senin, 30 Mar 2026 06:37 WIB

Jurnas.net – Ketimpangan dalam industri tembakau nasional kembali menjadi sorotan. Founder Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM. K…

Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Polda Jatim dan Pemkab Banyuwangi Perketat Pengawasan di Ketapang

Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Polda Jatim dan Pemkab Banyuwangi Perketat Pengawasan di Ketapang

Minggu, 29 Mar 2026 17:50 WIB

Minggu, 29 Mar 2026 17:50 WIB

Jurnas.net - Puncak arus balik Lebaran 2026 di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk terjadi pada Minggu (29/3/2026). Ribuan…

Ali Mufthi: Golkar Jatim Punya Banyak Figur Kuat untuk Pilgub 2029

Ali Mufthi: Golkar Jatim Punya Banyak Figur Kuat untuk Pilgub 2029

Minggu, 29 Mar 2026 13:31 WIB

Minggu, 29 Mar 2026 13:31 WIB

Jurnas.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2029. Momentum h…