Jurnas.net - Transformasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Surabaya tidak hanya memangkas antrean panjang masyarakat, tetapi juga mengubah fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Jika sebelumnya MPP identik dengan kerumunan pemohon dokumen kependudukan, kini tempat tersebut lebih difungsikan sebagai pusat konsultasi dan penanganan kasus khusus setelah layanan massal dialihkan ke kanal digital.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan optimalisasi aplikasi Klampid New Generation (KNG) membuat sebagian besar pengurusan adminduk berpindah ke layanan online dan tingkat kelurahan.
“Dulu pelayanan adminduk di MPP Siola bisa sampai 3.000 pemohon per hari. Sekarang maksimal sekitar 400 pemohon. Karena pelayanan adminduk sebenarnya sudah dilakukan secara online,” kata Eddy, Jumat, 9 Januari 2026.
Menurut Eddy, MPP Siola memang menaungi berbagai layanan lintas instansi—perpajakan, kejaksaan, kepolisian, dan lainnya. Namun layanan adminduk selama ini menjadi magnet utama masyarakat. Kini kondisinya berbeda: volume pemohon turun, kualitas layanan meningkat karena warga didorong mengurus sendiri melalui KNG.
Hampir seluruh layanan adminduk kini bisa diselesaikan tanpa datang ke MPP, di antaranya
pencetakan KTP, perubahan biodata, akta kelahiran dan akta kematian, serta pindah domisili.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menunjukkan aplikasi KNG layanan adminduk. (Humas Pemkot Surabaya)
Eddy menjelaskan, kasus yang datang ke MPP Siola saat ini umumnya bukan layanan rutin, melainkan persoalan yang memerlukan verifikasi lebih dalam, seperti perbedaan data antar dokumen, pengurusan dokumen WNA yang membutuhkan KITAS, kasus administrasi yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan.
“Kalau memang tidak terpecahkan di kelurahan, baru diajukan di Siola untuk kami lakukan screening,” ujarnya.
Meski digitalisasi dipercepat, tidak semua layanan bisa dilakukan secara online. Untuk penggantian foto dan tanda tangan KTP, pemohon wajib hadir langsung guna memastikan keabsahan identitas. “Kami harus memastikan yang mengurus benar-benar yang bersangkutan,” tegas Eddy.
Dispendukcapil saat ini menyiapkan tiga loket konsultasi khusus di MPP Siola untuk menangani aduan dan permasalahan spesifik. Pemkot kembali mengimbau warga agar memaksimalkan aplikasi KNG dan pelayanan kelurahan sehingga MPP benar-benar menjadi tempat penyelesaian kasus, bukan lagi pusat antrean.
Editor : Risfil Athon
