Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan sikap “zero tolerance” terhadap praktik premanisme yang kerap mengganggu aktivitas usaha. Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam forum silaturahmi Satgas Penanganan Premanisme bersama para pengusaha kafe dan restoran di Balai Kota Surabaya, Jumat malam, 9 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya, Ketua Apkrindo Jawa Timur, serta puluhan pengusaha kafe dan restoran. Dalam kesempatan itu, Eri memaparkan skema kerja Satgas Penanganan Premanisme sekaligus mendorong penerapan sistem parkir portal dan digital non-tunai.
Menurutnya, pemerintah kota wajib memastikan pengusaha merasa aman, nyaman, dan tidak diperas saat berinvestasi di Kota Pahlawan.
“Kalau pengusaha tidak nyaman karena ada oknum yang mengganggu pembangunan atau perparkiran, segera lapor Satgas Penanganan Premanisme,” tegasnya.
Eri memastikan, Satgas ini berisi unsur lengkap Forkopimda Pemkot, Kepolisian, Kejaksaan, hingga TNI, sehingga tindak lanjut dilakukan serentak. “Begitu laporan masuk, kami turun bersama. Prosesnya cepat, dalam 2×24 jam harus sudah selesai dan tertangkap,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, seluruh layanan Satgas gratis tanpa pungutan apa pun. Masyarakat maupun pengusaha yang menjadi korban premanisme dapat menghubungi Call Center 112 atau Call Center Polri 110.
“Tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan pengusaha. Pajak yang Anda bayarkan kembali ke rakyat untuk sekolah, kesehatan, dan rumah layak huni. Karena itu kami jaga amanah ini,” kata Eri.
Tak hanya soal premanisme di lokasi usaha, ia mengungkap Satgas Anti Mafia Tanah juga telah bergerak menangani konflik pertanahan, dan satu kasus kini sudah memasuki proses pengadilan.
Pada kesempatan itu, Eri juga mendorong penggunaan parkir sistem portal dan pembayaran digital non-tunai menggunakan QRIS atau kartu uang elektronik. Langkah ini dinilai akan memutus ruang pungutan liar, meningkatkan transparansi pendapatan parkir, melindungi pengusaha dan konsumen.
“Non-tunai akan menciptakan kepercayaan dan transparansi. Tidak ada lagi saling tuduh dan semua tercatat,” ujarnya.
Ketua Apkrindo Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyatakan sosialisasi ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Ia mengakui banyak pengusaha kafe dan restoran di luar mal yang selama ini terganggu oleh oknum.
“Harapannya premanisme hilang. Pengusaha merasa aman berinvestasi dan PAD kota juga meningkat,” ujar Ferry.
Ferry mendorong pelaku usaha agar tidak diam ketika mengalami gangguan. “Kalau ada gangguan, jangan takut. Laporkan saja ke Satgas seperti yang disampaikan Pak Wali,” tegasnya.
Editor : Rahmat Fajar
