Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya mulai mengubah wajah pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan menerapkan sistem parkir digital di kawasan Zona 1. Kebijakan ini bukan hanya menyasar kemudahan transaksi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah korektif untuk menciptakan transparansi pendapatan sekaligus kepastian penghasilan bagi juru parkir (jukir).
Sosialisasi penerapan parkir digital dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada Kamis (22/1/2026) di sejumlah titik padat aktivitas, seperti Jalan Tanjung Anom, Jalan Blauran, dan Jalan Genteng Besar.
Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh, menjelaskan bahwa parkir digital bukan kebijakan instan. Sebelum diterapkan, Pemkot Surabaya telah melakukan pembenahan dari hulu, mulai dari validasi identitas jukir, pendataan lapangan, hingga pembukaan rekening Bank Jatim bagi seluruh petugas parkir resmi.
“Kami tidak ingin parkir digital hanya menjadi alat pembayaran. Ini adalah sistem tata kelola. Karena itu jukir harus tervalidasi, punya rekening sendiri, dan menggunakan aplikasi resmi,” ujar Jeane.
Dalam skema parkir digital, setiap jukir dibekali perangkat dan aplikasi Smart Parking Solution. Sistem ini memungkinkan pembagian pendapatan parkir secara otomatis dan real time, dengan komposisi 60 persen masuk ke kas Pemkot Surabaya dan 40 persen menjadi hak jukir.
“Pendapatan jukir langsung tersplit melalui sistem perbankan. Tidak ada lagi hitung manual, tidak ada ruang abu-abu. Pembayaran masuk H+1 dan bisa dicek langsung oleh jukir di rekening masing-masing,” jelasnya.
Setelah proses administrasi rampung, Dishub Surabaya melakukan pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung para jukir di lapangan untuk aktivasi ATM dan pendampingan penggunaan aplikasi. Langkah ini dilakukan agar transisi ke sistem digital tidak memberatkan petugas parkir.
Zona 1 dipilih sebagai tahap awal karena memiliki tingkat aktivitas parkir tertinggi, seiring posisinya sebagai pusat perdagangan dan kawasan wisata Tunjungan Romansa. Selain itu, Dishub mencatat permintaan masyarakat terhadap parkir non-tunai di kawasan tersebut cukup tinggi.
“Zona ini jadi barometer. Kalau berhasil dan diterima masyarakat, kami akan kembangkan ke zona lain secara bertahap,” kata Jeane.
Dalam praktiknya, pembayaran parkir digital dilakukan melalui QRIS maupun kartu uang elektronik (e-money/e-toll). Setelah transaksi, pengguna parkir akan menerima struk sebagai bukti pembayaran resmi, lengkap dengan identitas lokasi parkir dan rekening Pemkot.
“Di alat akan muncul langsung metode pembayaran, alamat parkir, dan rekening tujuan. Ini bagian dari transparansi dan kenyamanan publik,” katanya.
Jeane menegaskan, penerapan parkir digital masih akan terus dievaluasi dan disertai sosialisasi berkelanjutan, mengingat perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin meninggalkan uang tunai. "Generasi sekarang jarang bawa uang cash. Sistem ini justru menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya.
Respons positif juga datang dari para jukir dan pengguna parkir. Muhammad Afnan, jukir di Jalan Tanjung Anom, mengaku aplikasi yang digunakan mudah dipahami dan membantu proses kerja di lapangan. “Simpel aplikasinya. Banyak juga yang langsung pilih bayar pakai QRIS,” katanya.
Sementara itu, pengguna parkir Intan menilai sistem parkir digital jauh lebih praktis, terutama bagi anak muda. “Lebih enak pakai QRIS, nggak ribet cari uang kecil,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Riansyah Wahyu Pratama, yang menilai parkir digital membuat tarif lebih transparan. “Kalau Rp2.000 ya jelas Rp2.000. Tidak ada tambahan-tambahan. Harapannya bisa diterapkan di taman dan tempat hiburan juga,” pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
