Jurnas.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan keberpihakan serius terhadap akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Ia mengaku prihatin setelah mengetahui banyak mahasiswa dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta (PTS) terancam putus kuliah akibat kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT).
Keprihatinan tersebut mencuat usai Eri menerima curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur. Dalam pertemuan itu terungkap, mayoritas mahasiswa dari keluarga Desil 1–5 justru tersebar di PTS, bukan di perguruan tinggi negeri.
“Saya miris mendengar ada mahasiswa hampir di-DO hanya karena telat bayar UKT. Padahal mereka dari keluarga tidak mampu,” kata Eri, Senin, 26 Januari 2026.
Eri menegaskan, sebagai kepala daerah ia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS dari keluarga Desil 1–5, sekaligus merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait tata cara pemberian beasiswa.
“Yang harus saya sentuh sesuai sumpah jabatan adalah orang miskin. Bukan segelintir orang kaya. Maka mahasiswa di PTS yang tidak mampu juga harus dibantu agar bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” tegasnya.
Berdasarkan data awal yang dihimpun dari para rektor, jumlah mahasiswa tidak mampu di PTS mencapai ratusan orang. Di antaranya, di STIESIA Surabaya saja tercatat sekitar 300 mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Eri meminta Disbudporapar Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data antara Pemkot dan PTS.
Langkah ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. "Data dari PTS akan kami cocokan dengan data pemkot. Kalau sudah sesuai dan masuk Desil 1–5, maka akan kami berikan bantuannya,” jelasnya.
Tak hanya mahasiswa baru, bantuan UKT juga akan menyasar mahasiswa aktif yang tengah mengalami kesulitan finansial. Eri menegaskan, tidak akan ada lagi mahasiswa Surabaya yang gagal kuliah hanya karena faktor ekonomi. “Yang masih kuliah tapi tidak bisa membayar UKT dan masuk Desil 1–5, akan kita tutup UKT-nya. Ini untuk menggerakkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana,” ungkapnya.
Eri juga memastikan, program UKT gratis ini tidak dibatasi kuota. Mahasiswa bebas memilih PTS manapun di Surabaya, selama memenuhi kriteria dan lolos seleksi yang jujur dan transparan. “UKT itu urusan pemerintah dengan perguruan tinggi. Yang penting anak-anak ini punya kesempatan yang sama dan pemerintah benar-benar hadir untuk mereka yang tidak mampu,” katanya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menilai kebijakan Wali Kota Eri sebagai terobosan berani dan progresif. Ia menyebut, selama ini mahasiswa dari keluarga miskin memang banyak tersembunyi di PTS. “Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Ternyata keluarga Desil 1–5 melimpah di PTS,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Ia berharap bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya dapat berjalan konsisten dan tepat sasaran, sehingga target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana benar-benar tercapai dengan melibatkan perguruan tinggi swasta. “PTS siap berkontribusi dan mengawal peningkatan kualitas pendidikan, karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa juga ada di kami,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
