Jurnas.net - Klaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal penanganan kemiskinan berbasis karakter wilayah kini diuji oleh data. Di tengah gencarnya narasi “pendekatan spasial”, angka kemiskinan di Jawa Timur justru masih tinggi dan nyaris menyentuh ambang krusial.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 mencapai 3,876 juta jiwa atau sekitar 9,50 persen dari total populasi. Angka ini mendekati 10 persen, batas yang kerap dikaitkan dengan kemiskinan kronis.
Fakta tersebut menjadi kontras dengan pernyataan Khofifah dalam rapat paripurna DPRD Jatim, yang menegaskan bahwa penanganan kemiskinan telah dilakukan secara spesifik berdasarkan karakter wilayah, mulai dari Madura, Tapal Kuda, Mataraman hingga Pantura. “Intervensi tidak bisa seragam,” kata Khofifah.
Namun di tengah berbagai klaim itu, kantong-kantong kemiskinan justru masih bertahan di wilayah yang sama menandakan pendekatan yang dijalankan belum efektif menembus akar persoalan.
Pemprov Jatim memaparkan beragam program: hilirisasi produk desa, penguatan BUMDes, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan ekonomi digital di perkotaan. Infrastruktur dasar seperti RTLH, air bersih, dan sanitasi juga diklaim terus diperbaiki.
Namun kritik datang dari legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai penurunan kemiskinan masih stagnan dan belum menunjukkan dampak signifikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan “spasial” benar-benar solusi, atau sekadar jargon kebijakan tanpa hasil terukur?
Di sisi lain, Pemprov Jatim masih mengandalkan program bantuan sosial seperti PKH Plus dan bantuan kemiskinan ekstrem sebesar Rp1,5 juta per penerima.
Ironisnya, Khofifah sendiri menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan karitatif. Namun dalam praktiknya, bansos tetap menjadi instrumen dominan.
Kontradiksi ini memperkuat anggapan bahwa strategi pengentasan kemiskinan masih berkutat pada pendekatan jangka pendek, bukan transformasi struktural.
Data BPS menunjukkan mayoritas penduduk miskin di Jawa Timur bekerja di sektor rentan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan (55,53 persen). Selain itu, kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun) mendominasi rumah tangga miskin.
Fakta ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Jawa Timur bersifat struktural bukan sekadar soal bantuan, melainkan menyangkut akses pekerjaan layak, perlindungan lansia, hingga ketimpangan desa-kota.
Tanpa perubahan kebijakan yang lebih mendasar, pendekatan berbasis wilayah yang digaungkan Pemprov Jatim berisiko hanya menjadi narasi tanpa dampak nyata. Di tengah angka kemiskinan yang nyaris menembus 10 persen, publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Editor : Amal
