Jurnas.net — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah dapur penyedia layanan di Surabaya dan Sidoarjo dikabarkan menghentikan operasional sementara akibat dugaan keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Informasi penghentian layanan itu viral di berbagai grup WhatsApp warga sejak Kamis, 7 Mei 2026. Dalam pesan yang beredar, salah satu dapur penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo, menyatakan distribusi MBG dihentikan sementara hingga ada kepastian pencairan dana operasional.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran publik karena program MBG menyasar ribuan siswa dan menjadi salah satu program prioritas nasional di sektor pemenuhan gizi anak.
Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, akhirnya buka suara terkait polemik yang berkembang. Emil mengakui memang terdapat kendala pencairan dana di sejumlah dapur MBG, namun menegaskan persoalan itu tidak terjadi secara menyeluruh di Jawa Timur.
“Saya sudah cek langsung ke BGN, tidak semua dapur mengalami persoalan tersebut dan tidak hanya terjadi di Surabaya,” kata Emil, Jumat, 8 Mei 2026.
Politikus yang juga menjabat Wakil Gubernur Jatim itu memastikan proses pencairan dana kini mulai berjalan. Berdasarkan informasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Gizi Nasional, pembayaran disebut sudah diproses menuju virtual account masing-masing penyedia layanan.
“Menurut PPK dari BGN, pencairan saat ini sudah mulai diproses ke virtual account,” katanya.
Meski demikian, munculnya penghentian layanan MBG sementara dinilai menjadi sinyal serius bahwa tata kelola program berskala nasional tersebut masih menghadapi persoalan teknis di lapangan, terutama terkait ketepatan distribusi anggaran.
Keterlambatan pencairan dana tidak hanya berdampak pada operasional dapur MBG, tetapi juga berpotensi mengganggu kontinuitas layanan makan bagi siswa penerima manfaat. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan sistem pendanaan program, yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Emil menegaskan Pemprov Jatim terus melakukan koordinasi intensif agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu. “Kami terus berkoordinasi supaya operasional dapur tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” tegasnya.
Sebelumnya, salah satu dapur penyedia MBG di Sidoarjo mengumumkan penghentian sementara layanan mulai 8 Mei 2026 akibat belum cairnya anggaran operasional. Informasi tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan grup percakapan warga.
Dalam pesan yang beredar, pihak dapur menyebut distribusi MBG baru akan kembali dilakukan setelah ada kepastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Di tengah polemik yang berkembang, Emil meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi secara utuh. Namun di sisi lain, kasus ini menjadi alarm bahwa program besar seperti MBG membutuhkan sistem pencairan anggaran yang cepat, stabil, dan tidak menghambat layanan dasar masyarakat.
Jika persoalan administratif terus berulang, kepercayaan publik terhadap program MBG dikhawatirkan ikut terdampak, terutama ketika layanan mulai tersendat di tingkat pelaksana.
Editor : Amal
