Jurnas.net - Indonesia sedang memasuki babak baru sejarah energi nasional. Setelah konversi minyak tanah ke LPG pada era sebelumnya, kini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersiap menjalankan konversi energi kedua: dari LPG menuju CNG (Compressed Natural Gas).
Kebijakan ini bukan sekadar pergantian jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan besar dalam arah kemandirian energi nasional. Jika konversi minyak tanah ke LPG dahulu berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah, maka konversi LPG ke CNG diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Selama ini, kebutuhan LPG nasional masih sangat bergantung pada impor. Sementara CNG berasal dari gas bumi domestik yang tersedia melimpah di Indonesia. Karena itu, transisi menuju CNG memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar: menghemat devisa negara, mengurangi subsidi energi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut harga CNG diproyeksikan dapat lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG karena berasal dari sumber daya domestik. Pemerintah juga memperkirakan penggunaan CNG mampu menghemat devisa hingga sekitar Rp130 triliun dan mengurangi tekanan subsidi energi negara.
Namun bagi Madura, konversi energi ini bukan hanya soal penghematan negara. Ini adalah persoalan keadilan sejarah.
Madura Kaya Gas, Tetapi Rakyatnya Tetap Miskin
Selama bertahun-tahun, Madura dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Jawa Timur. Gas dari wilayah Kangean, Sumenep, telah lama menjadi penopang utama kebutuhan energi industri Jawa Timur melalui jaringan pipa bawah laut.
Ironinya, di tengah kekayaan sumber daya tersebut, sebagian besar rakyat Madura masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Gas Madura mengalir keluar pulau untuk menghidupi kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan wilayah industri lainnya, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat Madura sendiri. Di sinilah wajah ketimpangan itu terlihat sangat nyata.
Madura menjadi sumber energi. Madura menjadi pemasok utama. Tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat ekonomi dari kekayaan alamnya sendiri. Jembatan Suramadu dahulu dibangun dengan harapan membuka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan Madura.
Namun dalam urusan gas, Suramadu nyaris tidak memiliki arti strategis. Sebab gas Madura tidak lebih dahulu mengalir ke rumah-rumah rakyat Madura, melainkan langsung disalurkan melalui pipa laut menuju pusat industri di luar Madura. Akibatnya, nilai tambah terbesar dari gas Madura justru lebih banyak dinikmati kawasan industri di luar Madura dibanding masyarakat penghasilnya sendiri.
Konversi CNG Harus Menjadi Koreksi Sejarah
Karena itu, rencana konversi LPG ke CNG harus menjadi momentum koreksi sejarah bagi Madura. Konversi energi nasional tidak boleh kembali mengulang pola lama: daerah menjadi sumber daya, sementara keuntungan terbesar berputar di luar daerah penghasil. Jika pola itu terus dipertahankan, maka konversi energi hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam bisnis gas nasional. Di sinilah makna AMPERA - Amanat Penderitaan Rakyat Madura - menemukan relevansinya. AMPERA bukan sekadar slogan emosional, melainkan seruan keadilan agar negara menghadirkan distribusi manfaat yang lebih adil bagi daerah penghasil gas.
Negara harus memastikan bahwa rakyat Madura ikut terlibat dalam pengelolaan dan rantai ekonomi gas Madura.
Mother Station CNG Harus Libatkan Madura
Jika pemerintah membangun ekosistem CNG nasional, maka Madura harus menjadi salah satu pusat strategisnya. Pembangunan mother station atau induk stasiun CNG tidak boleh seluruhnya dikuasai kelompok besar dari luar daerah. Pemerintah daerah, BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, hingga pengusaha Madura harus mendapatkan ruang nyata sebagai pelaku utama atau mitra strategis.
Mother station bukan fasilitas biasa. Ia merupakan pusat distribusi gas masa depan, tempat gas bumi dikompresi sebelum disalurkan ke rumah tangga, UMKM, transportasi, pesantren, industri kecil, hingga pusat ekonomi rakyat. Jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai korporasi besar, maka nilai tambah dari distribusi CNG akan kembali mengalir keluar Madura.
Karena itu, kemitraan antara BUMN energi seperti PGN, Pertagas, maupun SKK Migas dengan pihak Madura harus bersifat nyata, bukan formalitas administratif semata. Harus ada kepemilikan saham, alih teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga peningkatan kapasitas SDM Madura.
Konversi Energi Harus Berkeadilan
Konversi LPG ke CNG adalah perubahan besar dalam arsitektur energi Indonesia. Kebijakan ini berpotensi memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas. Tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya penghematan devisa atau turunnya subsidi negara. Keberhasilannya juga harus diukur dari sejauh mana rakyat daerah penghasil benar-benar merasakan manfaat ekonomi yang adil.
Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan. Madura harus memperoleh hak kemitraan. Madura harus masuk dalam rantai bisnis CNG nasional, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat. Karena Madura selama ini telah memberi terlalu banyak kepada republik.
Sudah saatnya republik juga mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.
Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG menuju CNG, dari impor menuju sumber daya domestik, dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari ketimpangan menuju pemerataan.
Bagi Madura, ini bukan sekadar proyek energi nasional. Ini adalah jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura. Itulah makna terdalam dari AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat Madura).
Salam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Ditulis oleh: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy
Founder dan Owner Bandar Gas Madura (BAGASMARA)
Editor : Rahmat Fajar
