Jurnas.net – Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian di panggung nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tampil sebagai salah satu panelis dalam Indonesia Summit 2026 yang digelar di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/6/2026), untuk memaparkan keberhasilan transformasi digital pelayanan publik yang dijalankan daerahnya.
Dalam forum strategis yang mempertemukan para pemimpin nasional, kepala daerah, akademisi, dan pelaku industri tersebut, Ipuk berbagi panggung dengan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya membahas tema besar “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth” yang menyoroti peran teknologi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif.
Di hadapan peserta summit, Ipuk memaparkan capaian Banyuwangi sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan Perlinsos Digital (Perlindungan Sosial Digital), program yang diinisiasi pemerintah pusat untuk memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas penyalurannya.
Menurut Ipuk, digitalisasi perlindungan sosial telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola bantuan sosial. Melalui sistem data yang terintegrasi dan diperbarui secara real time, pemerintah dapat mengetahui kondisi aktual penerima bantuan sehingga potensi salah sasaran, data ganda, maupun penerima fiktif dapat diminimalkan.
“Melalui Perlinsos Digital, kondisi penerima bantuan dapat dipantau secara lebih akurat karena seluruh data terintegrasi. Dengan demikian, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal,” kata Ipuk.
Ia menjelaskan, keberhasilan implementasi program tersebut tidak diraih dengan mudah. Banyuwangi yang memiliki wilayah geografis luas dengan kawasan pegunungan, hutan, dan perkebunan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah. Namun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen kuat seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Masih ada sejumlah titik blank spot di Banyuwangi, terutama di kawasan perkebunan dan daerah pegunungan. Namun berkat kerja keras tim dan semangat gotong royong, berbagai kendala tersebut bisa kami atasi. Kuncinya adalah komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Ipuk dalam sesi diskusi yang dipandu jurnalis senior Uni Lubis.
Keberhasilan Banyuwangi sebagai daerah percontohan Perlinsos Digital mendapat apresiasi langsung dari Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan sekaligus menutup berbagai celah penyimpangan, termasuk praktik korupsi.
Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan berbagai data lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Integrasi tersebut mencakup data dari kementerian, lembaga negara, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
“Ke depan sistem pemerintahan akan semakin transparan karena seluruh data saling terhubung dan dapat dipantau. Dengan teknologi yang terintegrasi, berbagai potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi kerugian negara,” tegas Luhut.
Indonesia Summit 2026 sendiri menjadi salah satu forum nasional bergengsi yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas arah pembangunan Indonesia di masa depan. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, mulai dari menteri kabinet, pejabat tinggi negara, kepala daerah, pelaku usaha, hingga figur publik.
Selain Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, forum ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah terkemuka, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Editor : Risfil Athon
