Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersiap melakukan lompatan besar dalam transformasi layanan kesehatan melalui penguatan program Satu Data Kesehatan Surabaya. Program ini akan mengintegrasikan seluruh rumah sakit di Kota Pahlawan ke dalam satu sistem digital yang memungkinkan data layanan kesehatan dipantau secara real time.
Langkah tersebut digagas untuk mempercepat penanganan pasien, meningkatkan efektivitas sistem rujukan, sekaligus menghindari persoalan pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit akibat keterbatasan informasi mengenai ketersediaan layanan kesehatan. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya yang diikuti perwakilan 69 rumah sakit di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Eri, sistem Satu Data Kesehatan Surabaya akan menjadi fondasi baru dalam tata kelola layanan kesehatan kota. Melalui sistem tersebut, seluruh fasilitas kesehatan akan saling terhubung dalam satu platform yang memuat berbagai informasi penting, mulai dari jumlah dokter, tenaga kesehatan, armada ambulans, kapasitas tempat tidur rumah sakit, hingga data sebaran penyakit di setiap wilayah.
“Ini bukan data milik pemerintah kota, tetapi data milik bersama. Ketika seluruh rumah sakit terhubung, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, kapasitas layanan, hingga rumah sakit mana yang dapat mendukung wilayah tertentu. Semua bisa saling terkoneksi untuk melayani warga Surabaya,” kata Eri.
Ia menegaskan bahwa integrasi data kesehatan bukan sekadar digitalisasi administrasi, melainkan upaya membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi. Salah satu manfaat utama yang ingin dicapai adalah mempercepat penanganan pasien dalam kondisi darurat. Dengan sistem yang terhubung secara real time, petugas dapat langsung mengetahui rumah sakit mana yang memiliki kapasitas dan kesiapan layanan sehingga proses rujukan dapat dilakukan tanpa hambatan.
Eri menilai kondisi pasien yang harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain akibat keterbatasan informasi tidak boleh lagi terjadi di era digital saat ini. “Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian harus mencari rumah sakit lain yang juga penuh. Dengan sistem yang terintegrasi, kapasitas layanan bisa diketahui secara langsung sehingga pasien segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Selain mendukung layanan kegawatdaruratan, sistem tersebut juga akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan daerah. Pemerintah dapat memetakan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, kepesertaan BPJS Kesehatan, kapasitas rumah sakit, hingga potensi antrean pasien di setiap kawasan.
Eri menilai integrasi data akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi wabah penyakit sejak dini. Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa keterhubungan data antar fasilitas kesehatan merupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
“Ketika ada peningkatan kasus penyakit tertentu, kita bisa langsung mengetahui wilayah yang terdampak, jumlah kasusnya, serta langkah antisipasi yang harus segera dilakukan. Pengalaman Covid-19 mengajarkan bahwa data kesehatan harus terhubung dan bisa diakses bersama,” ujarnya.
Program ini juga akan mendukung sejumlah layanan kesehatan berbasis masyarakat yang telah berjalan di Surabaya, seperti program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan (Nakes), Satu Kelurahan Satu Ambulans, hingga penguatan layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terhubung dengan Command Center 112.
Menurut Eri, rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap dapat berpartisipasi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti penyediaan ambulans maupun dukungan tenaga kesehatan untuk pendampingan warga di tingkat RW.
“Yang terpenting adalah keterbukaan dan kolaborasi. Semua rumah sakit memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Surabaya,” katanya.
Eri menargetkan implementasi sistem Satu Data Kesehatan Surabaya dapat diperkuat secara masif dalam satu bulan ke depan dengan melibatkan seluruh rumah sakit yang beroperasi di Kota Pahlawan. “Alhamdulillah seluruh rumah sakit yang hadir menyatakan dukungannya. Program ini merupakan kebutuhan bersama dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rumah sakit maupun masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan forum koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antar rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Menurutnya, kolaborasi antarfasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem rujukan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara bersama-sama.
“Kolaborasi menjadi kunci agar pelayanan kesehatan di Surabaya semakin cepat, efektif, dan berkualitas,” kata dr. Billy.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah penguatan layanan kegawatdaruratan melalui integrasi Command Center 112 dan Tim Gerak Cepat (TGC). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, laporan kesehatan menjadi kategori panggilan terbanyak yang masuk ke layanan 112.
Setiap tahun tercatat sekitar 37 ribu kasus trauma dilaporkan melalui layanan tersebut, belum termasuk berbagai kasus kegawatdaruratan non-trauma lainnya yang membutuhkan respons cepat dari tenaga kesehatan. “Dengan jumlah kasus sebesar itu, pelayanan kegawatdaruratan tidak mungkin hanya ditangani oleh tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Karena itu keterlibatan seluruh rumah sakit menjadi sangat penting agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan merata,” jelasnya.
Saat ini, sistem Satu Data Kesehatan Surabaya telah diterapkan di tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yakni RSUD dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Candrarini. Ke depan, sistem tersebut akan diperluas hingga mencakup seluruh rumah sakit di Surabaya yang berjumlah 69 unit, terdiri atas 68 rumah sakit darat dan satu rumah sakit terapung.
“Dengan sistem yang terintegrasi, petugas dapat mengetahui kapasitas layanan rumah sakit secara real time sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pada akhirnya, manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat,” pungkas dr. Billy.
Editor : Rahmat Fajar
