Penampakan RS Apung Laksamana Malahayati Milik PDI Perjuangan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
RS Apung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan. (Istimewa)
RS Apung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan. (Istimewa)

Jurnas.net - Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati telah menjelajah perairan nusantara dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang merata.

Rumah sakit apung milik PDI Perjuangan, itu kini telah singgah di Pelabuhan Gresik. Setelah sebelumnya berada di Lamongan, kemudian berlanjut ke Surabaya dan Banyuwangi. Misi kemanusiaan ini, direncanakan keliling Indonesia.

Kapal rumah sakit tersebut memberikan pengobatan gratis untuk rakyat Indonesia di kawasan pesisir atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Hingga saat ini, sudah terhitung empat kali pemeriksaan dan khitan massal di empat daerah.

Kepala tim kesehatan RS Apung Laksamana Malahayati, Januar, menyampaikan empat wilayah tersebut berada di Jakarta, Batam, Medan dan Jambi.

“Misi kami memberikan pelayanan kesehatan gratis dari masyarakat kalangan apapun,” kata Januar, Kamis, 21 September 2023.

Untuk mencapai misi itu, RS Apung Laksamana Malahayati menunjangnya dengan beberapa fasilitas kesehatan yang optimal. Seperti ruang medis, ruang operasi kecil, serta mobil ambulan.

“Ada delapan tim medis yang bertugas, terdiri dari dua dokter, dua bidan, dua perawat dan dua staf,” terangnya.

Januar bersyukur sebab belum ada pasien berat, karena belum ada ruang yang pas untuk menggelar operasi besar.

“Keluhan masyarakat ya cuma batuk, pilek, pusing, maag, asam urat hingga diabetes. Sesuai dengan tingkat usianya masing-masing,” pungkasnya. (Mal/Red)

Berita Terbaru

Banyuwangi Bagikan Becak Listrik untuk Lansia: Dorong Transportasi Hijau dan Pariwisata Kota

Banyuwangi Bagikan Becak Listrik untuk Lansia: Dorong Transportasi Hijau dan Pariwisata Kota

Kamis, 15 Jan 2026 06:34 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 06:34 WIB

Jurnas.net - Bantuan ratusan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengemudi becak lanjut usia di Banyuwangi bukan sekadar program sosial.…

Satgas Premanisme Surabaya Banjir Aduan Warga: Pungli dan Mafia Tanah Paling Dikeluhkan

Satgas Premanisme Surabaya Banjir Aduan Warga: Pungli dan Mafia Tanah Paling Dikeluhkan

Rabu, 14 Jan 2026 18:41 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 18:41 WIB

Jurnas.net - Pembentukan Satuan Tugas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah di Surabaya ternyata tidak sekadar seremoni. Hanya selang beberapa hari sejak mulai…

Surabaya Siapkan Strategi Ekonomi Baru: Tekan Pengangguran dan Cipta Lapangan Kerja 2026

Surabaya Siapkan Strategi Ekonomi Baru: Tekan Pengangguran dan Cipta Lapangan Kerja 2026

Rabu, 14 Jan 2026 16:19 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 16:19 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya mengubah pendekatan pembangunan ekonomi: tidak lagi bertumpu pada proyek fisik semata, tetapi menjadikan kampus, riset,…

Hakim Pertanyakan Penyidik: Pemberi Uang untuk Hentikan Isu Perselingkuhan Kadindik Jatim Tak Ditangkap

Hakim Pertanyakan Penyidik: Pemberi Uang untuk Hentikan Isu Perselingkuhan Kadindik Jatim Tak Ditangkap

Rabu, 14 Jan 2026 15:19 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 15:19 WIB

Jurnas.net - Sidang perkara dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, muncul sorotan baru. Bukan hanya soal…

SMA Taruna Nusantara Malang Resmi Beroperasi: Jatim Disiapkan Jadi Lumbung Pemimpin Nasional

SMA Taruna Nusantara Malang Resmi Beroperasi: Jatim Disiapkan Jadi Lumbung Pemimpin Nasional

Rabu, 14 Jan 2026 14:13 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 14:13 WIB

Jurnas.net - Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang tidak sekadar penambahan fasilitas pendidikan baru. Kehadiran sekolah berasrama ini menjadi bagian…

Pemerintah Hentikan Ekspor BBL, Kini Indonesia Beralih ke Hilirisasi dan Ekspor Lobster Konsumsi

Pemerintah Hentikan Ekspor BBL, Kini Indonesia Beralih ke Hilirisasi dan Ekspor Lobster Konsumsi

Rabu, 14 Jan 2026 13:07 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 13:07 WIB

Jurnas.net - Penghentian ekspor benih bening lobster (BBL) oleh pemerintah bukan hanya keputusan administratif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis…