Perlindungan Data Pribadi Mandek: DPRD Jatim Desak Pemprov Gencar Literasi Digital

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah. (Insani/Jurnas.net)
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti lambatnya implementasi perlindungan data pribadi di tingkat daerah akibat belum adanya regulasi turunan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa adanya payung hukum yang jelas dari pusat.

“Untuk perlindungan data pribadi, kami masih menunggu kebijakan dari pusat. Payung hukumnya belum selesai. Jadi kami di daerah belum bisa bergerak lebih jauh,” kata Dedi, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut Dedi, berbagai praktik yang memanfaatkan data pribadi secara tidak sah seperti telemarketing agresif dan penyalahgunaan oleh aplikasi pinjaman online (pinjol) semakin menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi warga.

“Data pribadi ini sangat rentan disalahgunakan. Contohnya oleh aplikasi pinjol yang kemudian digunakan untuk telemarketing. Tapi karena regulasinya masih digodok di pusat, kami belum bisa berbuat banyak selain mengimbau masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga : Skandal Rp569 Miliar Bank Jatim Mengambang: Rekomendasi DPRD Terkunci di Meja Pimpinan DPRD Jatim

Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Siber, namun perangkat hukum untuk mendukung kerja perlindungan data di daerah belum tersedia. Menurutnya, jika pemerintah daerah bertindak tanpa dasar hukum yang sah, dikhawatirkan justru dianggap menyalahi kewenangan.

“Sejak awal kami sudah sampaikan pentingnya regulasi. Tapi ini memang berada di ranah nasional. Kalau kami bergerak lebih dulu, bisa dianggap melangkahi,” kata Dedi.

Sebagai langkah mitigasi, Komisi A mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi dinilai sebagai jalan sementara yang efektif untuk menekan risiko penyalahgunaan data pribadi.

“Karena belum ada dasar hukum yang kuat, kami minta Pemprov Jatim aktif memberi edukasi dan imbauan. Contohnya, Dinas Pendidikan sudah mulai menyisipkan materi tentang bahaya judi online dan pinjaman ilegal dalam kegiatan MPLS di tingkat SMP,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jurnas.net - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengimbau ratusan juru parkir (jukir) agar segera melakukan validasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota…

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jurnas.net - HONOR resmi membuka HONOR Experience Store pertama di Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jumat, 30 Januari 2026. Kehadiran gerai ini bukan…

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jurnas.net - Era media sosial menghadirkan tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Di tengah tuntutan keterbukaan dan citra publik, Polres Sampang…

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi agenda musiman atau sekadar respons darurat. Melalui Apel Kesiapsiagaan…

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jurnas.net - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jawa Timur dalam mendukung Reformasi Polri yang berorientasi pada…

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jurnas.net - Kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone (HP) di sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak…