Program Wifi Hebat Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Kejati Jatim

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Lembaga Swadaya LSM Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)
Lembaga Swadaya LSM Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu, 24 Juli 2024. Tujuannya untuk melaporkan dugaan korupsi salah satu program Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Tujuan kami ke sini (Kejati Jatim), untuk melaporkan adanya dugaan korupsi atau penggelembungan anggaran di Pemkab Ponorogo. Salah satunya terkait Program Wifi Ponorogo Hebat," kata Ketua Umum ICON RI, Ramot Batubara, didampingi Ketua DPD ICON RI Kabupaten Ponorogo, Budi Widoyo.

Selain itu, kata Ramot, pihaknya juga melaporkan program kegiatan RT (Rukun Tetangga), yang anggarannya bersumber dari APBD Pemkab Ponorogo. Dalam hal ini, Bupati Ponorogo menerbitkan Surat Edaran (SE) ditujukan kepada semua Camat, Kepala Desa, hingga Ketua RT, untuk merealisasikan program tersebut.

"Tetapi temuan kami banyak anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Sehingga anggaran itu tidak tepat sasaran. Termasuk, anggaran yang tidak sesuai dengan program pemasangan Biopori atau resapan air," katanya.

Baca Juga : Kejari Didesak Usut Tuntas Dugaan Hilangnya Aset Rumdin Bupati Ponorogo 2015-2020 

Sementara itu, Ketua DPD ICON RI Kabupaten Ponorogo, Budi Widoyo, mengaku pihaknya sebelumnya sudah berulang kali melakukan dialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hasilnya, ditemukan adanya dugaan penggelembungan anggaran, dan pekerjaan sejumlah proyek kegiatan yang tidak tepat sasaran.

"Temuan teman-teman dugaan penggelembungan atau dugaan penyalahgunaan keuangan itu, nilainya sekitar Rp4,8 miliar," kata Budi.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, mengarahkan awak media untuk bertanya langsung ke PTPS Kejati Jatim. "Langsung ke PTPS aja ya Mas," kata Windhu singkat.

Berita Terbaru

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jurnas.net - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengimbau ratusan juru parkir (jukir) agar segera melakukan validasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota…

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jurnas.net - HONOR resmi membuka HONOR Experience Store pertama di Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jumat, 30 Januari 2026. Kehadiran gerai ini bukan…

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jurnas.net - Era media sosial menghadirkan tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Di tengah tuntutan keterbukaan dan citra publik, Polres Sampang…

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi agenda musiman atau sekadar respons darurat. Melalui Apel Kesiapsiagaan…

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jurnas.net - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jawa Timur dalam mendukung Reformasi Polri yang berorientasi pada…

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jurnas.net - Kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone (HP) di sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak…