Jurnas.net – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional mulai menunjukkan hasil nyata. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta peningkatan lifting migas nasional, pemerintah dinilai berhasil menanamkan pondasi kuat menuju kemandirian energi Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, berbagai program strategis di sektor energi terus berjalan secara agresif. Pendekatan kebijakan yang menekankan kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, industri, dan akademisi—dinilai efektif dalam mempercepat transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan dan mandiri.
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menilai arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
“Ini saatnya Indonesia tidak hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menjadi bukti nyata sinergi universitas, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem energi efisien dan berkelanjutan,” kata Ary, dalam diskusi ‘Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa’ di Surabaya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ary menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi hijau bukan sekadar simbolik, tetapi langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
“Kemandirian energi tidak hanya tentang pasokan, tetapi juga penguasaan teknologi dan sistemnya. Di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil, arah itu mulai terlihat nyata,” ujar Ary.
Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kebijakan energi pemerintah turut memperkuat ketahanan fiskal nasional. Ia menyoroti keberanian pemerintah menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
“Dari riset pusat kajian ekonomi kami, subsidi energi selama ini mencapai sekitar 4 persen dari GDP, namun 20 persen masyarakat kaya menikmati 11 kali lebih besar dibanding kelompok miskin. Penataan ulang subsidi oleh pemerintah sekarang menjadi langkah korektif yang sangat penting,” kata Hendry.
Hendry juga mengapresiasi capaian lifting migas nasional yang telah melampaui target APBN tahun ini. “Capaian lifting yang melampaui target menunjukkan arah kebijakan sudah di jalur yang benar (on the right track). Legalisasi sumur minyak rakyat pun menjadi langkah cerdas untuk memperkuat kontribusi energi dalam negeri,” ujar Hendry.
Baca Juga : Gus Hans: Kepercayaan Publik Jadi Kunci Prabowo Dorong Ekonomi
Dari perspektif kebijakan publik, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai penempatan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan keputusan strategis Presiden Prabowo.
“Pemerintah saat ini tidak sekadar menjamin ketersediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelolanya. Artinya, kita sedang menuju ketahanan energi sejati,” kata Falih.
Falih menambahkan, keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan lintas kementerian ESDM, industri, dan pendidikan tinggi menjadi indikasi kuat adanya visi nasional yang terintegrasi.
“Dalam satu tahun ini, terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha membangun integrasi kebijakan energi dari pusat hingga daerah. Langkahnya masih panjang, tapi pondasinya sudah kokoh,” tegas Falih.
Para akademisi sepakat bahwa capaian satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi landasan penting menuju swasembada energi nasional. Pemerintah menegaskan, agenda energi bukan sekadar target jangka pendek, tetapi bagian dari visi jangka panjang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri energi.
Dengan fondasi yang mulai terbentuk kuat di tahun pertama, arah pembangunan energi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran kini dinilai semakin tegas, sistematis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
