Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik sebagai landasan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel.
Komitmen ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan tertinggi sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai terbaik, dalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada KI Award 2024. SIER berhasil meraih skor 91,9 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan ini diterima langsung Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono yang diserahkan komisioner KI Provinsi Jatim Yunus Mansyur Yasin dan disaksikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, pada Malam Anugerah KI Award 2024 di Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya, Rabu malam, 13 November 2024.
Didik menegaskan, keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan berintegritas, serta dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. “Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi berperan besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta mampu mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono juga dianugerahi penghargaan sebagai Most Inspiring Leader in Public Information Transparency.
Dalam sambutannya, Adhy Karyono mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh badan publik di Jawa Timur yang telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi. Ia menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas lembaga, mempercepat penyebaran informasi penting, dan membangun hubungan yang lebih transparan antara pemerintah dan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik di seluruh badan publik di Jawa Timur. Dengan transparansi, kita dapat menghindari misinformasi, membangun kepercayaan yang lebih kuat, serta memastikan setiap keputusan publik didasarkan pada informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Adhy.
Baca Juga : SIER Satu-satunya BUMD Terbaik Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Jatim
Komitmen SIER terhadap keterbukaan informasi sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMN. Pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) Maret lalu, Erick Thohir menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari proses check and balance dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). “Check and balance harus terjadi,” ujar Erick Thohir, menekankan bahwa transparansi adalah kunci menghadapi tantangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.
Seusai menerima penghargaan, Didik Prasetiyono menyampaikan bahwa SIER sebagai badan usaha milik pemerintah pengelola kawasan industri akan terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi dengan mengoptimalkan digitalisasi.
“Langkah selanjutnya bagi SIER adalah memperkuat digitalisasi dalam keterbukaan informasi publik. Dengan inovasi digital, kami ingin memastikan informasi dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat. Ini menjadi ruang perbaikan yang akan kami fokuskan agar tata kelola perusahaan semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik,” ujar Didik yang juga adalah Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia ini.
SIER, dengan komitmen kuat pada keterbukaan informasi, berharap agar penghargaan ini dapat mendorong upaya yang lebih luas dalam menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIER berkomitmen untuk melanjutkan praktik keterbukaan informasi secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, serta untuk membangun tata kelola yang semakin kuat, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.