Jurnas.net - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengakui telah menerima laporan terkait adanya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendaftar Calon Legislatif (Caleg). Eri memastikan bahwa yang mendaftar itu pegawai kontrak alias tenaga outsourcing.
Eri menyebut, terdapat lima pegawai kontrak yang maju pada kontestasi Pileg 2024. Karenanya, ia pun meminta pegawai kontrak tersebut mundur. "Tanggal 3 Oktober 2023 itu (Daftar Calon Tetap) akan diumumkan oleh Bawaslu. Kalau ternyata tanggal 3 Oktober belum mundur, maka ada sanksi yang pertama," kata Eri, Kamis, 21 September 2023.
Baca juga: Pemkot Surabaya Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, ASN Bandel Terancam Sanksi
"Dan kedua, langsung dilepas dari jabatan yang sekarang diterima," tegasnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Siapkan PSEL Kedua, Target Olah 800 Ton Sampah Jadi Energi Listrik per Hari
Sebagai diketahui, bahwa permintaan pengunduran diri tersebut merujuk aturan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Tak hanya kepada pegawai Pemkot Surabaya saja, Eri menyampaikan RT/RW maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang nyaleg dipersilakan segera mundur dan melepas jabatannya. Karena ada Perwali Nomor 112 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Ketua RT/ RW dan LPMK, tidak boleh terlibat aktif dalam partai politik.
Baca juga: Viral Sampah Jatuh dari Truk di Jalan, DLH Surabaya Tegaskan Ada Sanksi untuk Armada Pengangkut
"Kalau ternyata tidak mengundurkan diri dan tahunya setelah tanggal 3 Oktober 2023, maka sanksinya langsung dilepas dan mendapatkan sanksi yang lebih berat," kata Eri. (Mal/Red)
Editor : Redaksi