Jurnas.net - Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki pekan ketiga. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan produktivitas maupun kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengendalian mobilitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci utama dalam pelaksanaan WFH. Dengan mobilitas yang lebih rendah, Pemkot Bandung mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan listrik, serta biaya operasional lainnya.
“Pelaksanaan WFH ini kami arahkan untuk memastikan mobilitas pegawai tetap rendah, sehingga tercipta efisiensi operasional, baik dari konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN, Pemkot Bandung menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi. Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas kerja secara *real time*, termasuk memastikan pegawai tetap berada di zona kerja selama WFH berlangsung.
Selain pengawasan internal, Pemkot juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Masukan dan kritik dari publik dinilai penting untuk melengkapi sistem pengawasan digital yang telah berjalan.
Pemkot Bandung juga tengah mengkaji mekanisme pelaporan berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan WFH, salah satunya melalui publikasi data tingkat kehadiran dan kepatuhan ASN di akhir hari kerja.
Dari sisi efisiensi, data sementara menunjukkan sekitar 1.354 ASN menjalankan WFH, dengan rata-rata pengeluaran BBM harian sebesar Rp25 ribu per orang. Dengan demikian, potensi penghematan dari sisi konsumsi BBM diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah per hari.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyebut tingkat kepatuhan ASN menunjukkan tren peningkatan.
“Pada minggu pertama terdapat 137 ASN yang terdeteksi keluar dari zona kerja. Pada minggu kedua jumlahnya menurun menjadi 16 ASN. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan,” jelasnya.
Setiap pelanggaran yang terdeteksi akan dikonfirmasi kepada atasan langsung. Jika tidak terdapat penugasan resmi, ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan.
Pemkot Bandung memastikan pelaksanaan WFH tidak mengurangi kualitas layanan publik. Melalui penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala, kinerja ASN diharapkan tetap optimal.
“Kami pastikan WFH ini tidak mengurangi produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Ini bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien,” pungkas Farhan.
Editor : Roni K
