Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya mulai menggeser paradigma layanan kesehatan: dari yang semula menunggu pasien datang, menjadi sistem aktif yang “menjemput” potensi penyakit sejak dini. Melalui integrasi Satu Data Satu Peta berbasis rekam medis elektronik, Pemkot membangun fondasi baru pengawasan kesehatan warga secara real time dan terukur.
Program ini tidak sekadar digitalisasi data, tetapi menjadi strategi besar untuk mengubah pola penanganan kesehatan dari kuratif (pengobatan) ke preventif (pencegahan).
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Billy Daniel Messakh, menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan secara masif melalui 63 puskesmas yang tersebar di seluruh kota. Petugas turun langsung ke lapangan melalui skema home visit untuk memotret kondisi kesehatan warga dari level rumah tangga.
“Kita tidak menunggu orang sakit datang. Kita yang datang mengambil data langsung dari masyarakat,” kata Billy, Sabtu, 25 April 2026.
Data yang dihimpun mencakup kondisi kesehatan dasar warga dan langsung diinput ke dalam aplikasi digital yang terintegrasi. Sistem ini kemudian dikonsolidasikan dalam pusat data Dinas Kesehatan untuk divalidasi, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk dashboard pemantauan.
Menariknya, program ini juga melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai ujung tombak di lapangan, memperkuat pendekatan berbasis komunitas dalam pengumpulan data. Tak berhenti di puskesmas, integrasi juga diperluas ke rumah sakit milik Pemkot, yakni RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dan RSUD Eka Candrarini.
Rekam medis elektronik dari fasilitas ini akan disatukan dalam satu sistem untuk membentuk peta kesehatan kota secara menyeluruh. Dari integrasi tersebut, Pemkot dapat memetakan persebaran penyakit hingga tingkat wilayah. Setiap diagnosis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung akan diberi label dan dipetakan secara digital.
Data yang terkumpul juga tidak hanya dimanfaatkan untuk kebijakan, tetapi dibuka sebagai basis riset akademik guna menghasilkan solusi kesehatan yang lebih presisi dan berbasis bukti. "Dari situ kita bisa lihat pola. Misalnya, wilayah mana yang banyak kasus diabetes atau hipertensi. Ini yang menjadi dasar intervensi,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendorong agar integrasi ini diperluas ke seluruh rumah sakit, termasuk swasta. Ia bahkan mengusulkan pembentukan komunitas antar rumah sakit agar data rekam medis bisa terhubung dalam satu ekosistem. “Kalau semua terhubung, kita bisa tahu kondisi kesehatan warga per wilayah secara detail. Ini penting untuk pencegahan,” tegasnya.
Lebih jauh, sistem ini memungkinkan pemerintah bertindak cepat. Jika ada pasien yang terdeteksi tidak rutin kontrol, petugas bisa langsung melakukan kunjungan ke rumah untuk memastikan kondisi pasien tetap terpantau.
Meski berbasis data besar, Eri menegaskan bahwa seluruh rekam medis tetap bersifat rahasia dan hanya digunakan dalam koridor pelayanan kesehatan. "Kalau dia tidak datang kontrol, kami yang datang. Ini bentuk kehadiran pemerintah,” pungkas Eri.
Editor : Rahmat Fajar
