Oknum Jaksa Tanjung Perak Diduga Begal Payudara Bawahan Dilaporkan ke Polisi

author Dadang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jurnas.net - Dugaan pelecehan seksual di lingkungan penegak hukum kembali mencuat. Seorang staf honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaporkan atasannya sendiri, seorang Kepala Seksi berinisial DYA, ke polisi atas tindakan yang diduga sebagai pelecehan seksual berulang.

Kasus ini tidak sekadar soal perbuatan asusila, tetapi juga membuka persoalan lebih dalam: relasi kuasa yang timpang di lingkungan kerja yang semestinya menjunjung tinggi hukum dan etika. Laporan tersebut tercatat di Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/574/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelecehan terjadi dua kali dalam dua hari berturut-turut pada Juni 2024. Insiden pertama disebut terjadi pada Kamis, 13 Juni 2024, saat korban mengemudikan mobil dengan pelaku berada di kursi penumpang. Dalam situasi itu, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh dari atasannya.

Korban sempat menepis tangan pelaku. Namun, penolakan tersebut tidak menghentikan dugaan tindakan serupa. Sehari kemudian, Jumat 14 Juni 2024, pelaku disebut kembali mengulangi perbuatannya dengan modus yang sama.

Situasi ini menempatkan korban dalam posisi sulit di satu sisi harus mempertahankan integritas diri, di sisi lain berhadapan dengan atasan langsung yang memiliki kekuasaan struktural. Setelah mengalami tekanan berulang, korban akhirnya memilih melawan dengan menempuh jalur hukum.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari, membenarkan adanya laporan tersebut. “Masih proses sidik,” ujarnya singkat, Minggu, 19 April 2026.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi institusi penegak hukum. Ketika dugaan pelecehan justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi benteng keadilan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana perlindungan terhadap korban benar-benar berjalan.

Lebih jauh, kasus ini menguji komitmen internal lembaga dalam menindak dugaan pelanggaran oleh aparatnya sendiri. Tanpa transparansi dan ketegasan, praktik penyalahgunaan kekuasaan berpotensi terus berulang di ruang-ruang kerja yang tertutup.

Berita Terbaru

Muktamar NU: Menjaga Sang Pendiri NKRI dari Intervensi

Muktamar NU: Menjaga Sang Pendiri NKRI dari Intervensi

Rabu, 20 Mei 2026 20:36 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 20:36 WIB

Jurnas.net - Menjelang Muktamar ke-35, suasana di tubuh Nahdlatul Ulama mulai memanas. Nama-nama bermunculan. Silaturahmi politik makin intens. Poros-poros…

Kisah Wisudawan Fakultas Peternakan UGM Menembus Keterbatasan

Kisah Wisudawan Fakultas Peternakan UGM Menembus Keterbatasan

Rabu, 20 Mei 2026 17:45 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 17:45 WIB

Jurnas.net - Wisuda Program Sarjana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 20 Mei 2026, terselip sejumlah cerita inspiratif. Di antara puluhan wisudawan…

Pohon Pisang Milik Petani di Gunungkidul Bisa Buah 4 Tandan Satu Pohon

Pohon Pisang Milik Petani di Gunungkidul Bisa Buah 4 Tandan Satu Pohon

Rabu, 20 Mei 2026 16:48 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 16:48 WIB

Jurnas.net - Sebuah pohon pisang di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh dengan unik karena menghasilkan hingga empa…

Kuota SMP Capai 42 Ribu Kursi, Pemkot Surabaya Pastikan Semua Siswa Tertampung

Kuota SMP Capai 42 Ribu Kursi, Pemkot Surabaya Pastikan Semua Siswa Tertampung

Rabu, 20 Mei 2026 15:03 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 15:03 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid …

Tiga Hari Dicari, Korban Tenggelam di Sungai Brantas Blitar Ditemukan Meninggal

Tiga Hari Dicari, Korban Tenggelam di Sungai Brantas Blitar Ditemukan Meninggal

Rabu, 20 Mei 2026 14:22 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 14:22 WIB

Jurnas.net – Upaya pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap Isnaini (50), warga Kabupaten Blitar yang tenggelam di Sungai Brantas, akhirnya m…

Gagas Gerakan ‘Parlemen Bawa Tumbler’, Ketua DPRD Kab. Bandung Tabuh Genderang Perlawanan Terhadap Sampah Plastik

Gagas Gerakan ‘Parlemen Bawa Tumbler’, Ketua DPRD Kab. Bandung Tabuh Genderang Perlawanan Terhadap Sampah Plastik

Rabu, 20 Mei 2026 13:01 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 13:01 WIB

Jurnas.net - Langkah konkret dan progresif diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu fauzi, dalam merespons darurat kerusakan lingkungan akibat…