Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya mulai mengubah pendekatan penanganan banjir dari sekadar proyek fisik menjadi rekayasa sistem aliran air yang terintegrasi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa solusi banjir di wilayah selatan tidak bisa lagi mengandalkan pengerukan saluran semata, tetapi harus dengan “mendistribusikan ulang” beban air secara cerdas.
Langkah itu ditegaskan saat Eri melakukan inspeksi mendadak di kawasan Jalan Ketintang Madya. Dalam sidak tersebut, ia langsung menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk melakukan skema pengalihan arus air dari hulu ke hilir.
“Selama ini air menumpuk di Margorejo karena semua aliran bertemu di sana. Ini yang kita ubah, aliran dari Karah dan tol kita potong langsung ke Rumah Pompa SWK Karah,” kata Eri, Sabtu, 25 April 2026.
Menurutnya, pola lama yang membiarkan air mengalir ke satu titik telah menyebabkan penumpukan debit di kawasan rawan seperti Margorejo, Ketintang, hingga Prapen. Karena itu, Pemkot kini menerapkan strategi pemecahan beban aliran agar tidak terpusat di satu jalur.
Salah satu skema yang disiapkan adalah membalik arah aliran dari kawasan Ketintang Baru menuju saluran Kebon Agung melalui jalur Central Park Ahmad Yani. Dengan cara ini, saluran di Margorejo tidak lagi menanggung kiriman air dari berbagai wilayah.
Tak hanya itu, untuk mengamankan titik rawan seperti Royal Plaza dan kawasan Telkom Ketintang, Pemkot juga akan membangun rumah pompa tambahan di bantaran Kali Surabaya, tepatnya di Pulo Wonokromo. "Saya sudah koordinasi dengan BBWS untuk penggunaan lahan. Pompa ini penting agar air dari rel kereta dan kawasan Telkom bisa langsung dibuang ke sungai,” ujar Eri.
Penanganan ini juga mencakup pelebaran saluran di kawasan Prapen serta penguatan konektivitas antar drainase. Namun yang membedakan, seluruh sistem nantinya akan dipantau melalui platform digital berbasis peta catchment area.
Dengan sistem ini, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga bisa mengakses dan memahami arah aliran air di lingkungannya. “Kita ingin semua transparan. Warga tahu airnya lari ke mana, sehingga bisa ikut mengawasi,” kata Eri.
Ia pun menargetkan seluruh skema pengalihan arus ini rampung pada Oktober 2026. Jika target tidak tercapai dan banjir masih terjadi, evaluasi menyeluruh akan dilakukan. “Saya tidak ingin sekadar bangun fisik tanpa sistem. Harus ada hitungan teknis dan hasil nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Surabaya, Adi Gunita, mengakui bahwa persoalan banjir di wilayah selatan merupakan masalah kompleks yang terbentuk dari ketidakseimbangan aliran air selama bertahun-tahun. “Selama ini semua beban air dari barat atau kawasan tol lari ke timur, ke Avur Wonorejo. Ini yang menyebabkan overload,” jelasnya.
Untuk mengatasinya, DSDABM akan membuat sodetan baru yang mengalihkan sebagian debit air langsung ke arah selatan menuju Sungai Kebon Agung. Dengan skema ini, beban aliran tidak lagi menumpuk di hilir. “Kalau sebelumnya beban air 100 persen ke satu arah, sekarang kita pecah. Sebagian ke selatan, sehingga tekanan di hilir berkurang,” ujarnya.
Pemkot optimistis, strategi ini akan berdampak signifikan pada titik-titik rawan genangan seperti Ketintang, Karah, dan Gayungsari. Dengan pendekatan baru ini, Surabaya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi merancang ulang cara air bergerak di dalam kota, sebuah langkah yang bisa menjadi model penanganan banjir perkotaan berbasis sistem di masa depan.
Editor : Rahmat Fajar
