Jurnas.net – Tokoh intelektual muda asal Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hamdi alias Gus Hamdi, mengusulkan terobosan besar untuk mendorong ekonomi kerakyatan di daerahnya. Ia menyampaikan pentingnya membangun kawasan khusus bernama UMKM City sebagai pusat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo.
“Melihat pesatnya pertumbuhan UMKM, saya kira sudah waktunya Sidoarjo memiliki kawasan UMKM City,” kata Gus Hamdi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Mei 2025.
Menurutnya, UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, namun belum sepenuhnya mendapat perhatian strategis dari pemerintah daerah. UMKM City yang ia gagas bukan sekadar tempat jualan, melainkan kawasan terintegrasi yang modern dan produktif.
“Berikan mereka tempat yang representatif, bukan sekadar bertahan di pinggir jalan,” jelasnya.
Gus Hamdi membayangkan UMKM City dilengkapi fasilitas pelatihan kewirausahaan, digitalisasi bisnis, akses pembiayaan, pusat promosi produk lokal, hingga layanan legalitas seperti pendaftaran merek dan sertifikasi halal. Semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem UMKM Center.
Ia menyebut kawasan Taman Pinang dan Krian sebagai titik strategis untuk pengembangan UMKM City. “Selain sebagai pusat aktivitas ekonomi, kawasan ini juga berpotensi besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dikelola dengan sistem retribusi yang adil dan fasilitas memadai,” paparnya.
Baca Juga : Ingin Wawancara Soal Kasus Bank Jatim, Jurnalis Dihadang Sekwan dan Khofifah Bungkam
Gus Hamdi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor pemerintah, koperasi, komunitas, kampus, dan dunia usaha untuk membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Ia menolak konsep pengelolaan eksklusif oleh pemerintah semata.
Tak hanya soal ekonomi, Gus Hamdi juga menyoroti perlunya reformasi sistem pendidikan di Sidoarjo. Ia mengkritik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilainya menimbulkan ketimpangan baru.
Menurutnya, pembangunan Sidoarjo harus menyentuh dua hal penting: ekonomi dan keadilan pendidikan. Ia mengajak seluruh pihak guru, orang tua, masyarakat, dan perguruan tinggi ikut mengawal kebijakan pendidikan yang berpihak pada masa depan generasi muda.
“Sudah saatnya kita mendorong konsep pemerataan yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai kebutuhan tiap wilayah,” pungkasnya.
