Megawati Sindir Jokowi Pemimpin Otoriter Populis Karena Hukum Jadi Alat Kekuasaan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)

Jurnas.net - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia seperti yang pernah dijelaskan seorang pemikir kebhinekaan Sukidi. Kata Megawati, Sukidi menyebut anomali dalam demokrasi melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

Dia berkata demikian saat menyampaikan pidato pembuka Rakernas V PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024.

"Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh DR Sukidi, seorang pemikir kebhinnekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan karakter otoritarian dari seorang pemimpin membuat hukum dipermainkan.

"Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi. Namun, sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism," kata Megawati.

Baca Juga : PDIP Pertahankan 70 Incumben Maju di Pilkada 2024 dan Ditarget 60 Persen Kemenangan Se- Indonesia

Presiden kelima RI itu dalam pidato sempat mengutarakan kekagetannya terhadap proses cepat revisi UU MK untuk disahkan menjadi aturan resmi.

Megawati menduga ada kepentingan politik yang besar di balik proses revisi UU MK dan juga UU Penyiaran yang begitu cepat.

"Saya terkaget-kaget, tiba-tiba ada revisi UU MK yang dilaksanakan melalui proses yang tidak benar. Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar. Juga rencana pelarangan produk jurnalistik investigatif dalam UU Penyiaran," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Megawati kemudian mengatakan solusi menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat. Menurutnya, pilihan yang lebih bijak ialah percaya ke adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat itu menjadi perwakilan Tuhan.

"Adagium ini juga diyakini bekerja dalam peribahasa, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, ataupun dalam berbagai ekspresi Milik Nggendong Lali yang menjadi tema perenungan sosok seniman Butet Kartaredjasa. Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah, untuk percaya pada Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pasti akan menang," kata Megawati.

Baca Juga : Ribuan Kader PDIP dan Sukarelawan Ganjar-Mahfud Hadiri ke Rakernas V PDIP

PDI Perjuangan mengusung tema Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran pada Rakernas V.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris partai di berbagai tingkatan dan kepala daerah dan legislatif dari PDI Perjuangan hadir dalam Rakernas V.

PDI Perjuangan sudah memulai rangkaian Rakernas V dengan melaksanakan pawai obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam pada Jumat, 24 Mei 2024.

Adapun, obor api diambil PDI Perjuangan dari Mrapen Grobogan kemudian pawai dilakukan di 20 kabupaten atau kota dengan jarak 526 kilometer.

Berita Terbaru

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya tahun 1447 H/2026 M menghadirkan kisah inspiratif. Seorang remaja berusia 15 tahun tercatat s…

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Skema pencucian uang kelas kakap yang melibatkan jaringan perusahaan bayangan akhirnya terkuak. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung b…

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Jurnas.net – Upaya memperkuat ekonomi desa di Banyuwangi mulai terlihat konkret. Sebanyak 18 armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) r…

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Jurnas.net – Gelombang awal keberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M resmi dimulai dari Embarkasi Surabaya. Sebanyak 380 calon jemaah haji kloter pertama d…

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Jurnas.net - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program lintas sektoral ini langsung…

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi ribuan warga miskin pada 2026. Kebijakan ini menyasar 6.836 …