Pemkot Surabaya Akan Blokir 61 Ribu KK 'Siluman'

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi - Kartu Keluarga (KK)
Ilustrasi - Kartu Keluarga (KK)

Jurnas.net - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendikcapil) Kota Surabaya memastikan untuk menertibkan Kartu Keluarga (KK) 'siluman' di wilayahnya. Berdasarkan data, ada sekitar 61.750 KK di Surabaya terancam diblokir.

"Sementara ini datanya ada sekitar 61.750 KK, tapi itu akan dicek lagi, kemungkinan bisa berkurang dari jumlah itu," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Rabu, 12 Juni 2024.

Eddy menyebut data tersebut ditemukan lantaran maraknya jumlah KK lebih dari tiga dalam satu alamat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemilik KK berada di luar Surabaya.

"Bahkan ada dalam satu rumah itu terdiri dari 5-6 (KK), 50 (KK) bahkan 100 KK. Sementara setelah dicek, orangnya malah tidak ada di tempat (di luar Surabaya)," katanya.

Baca Juga : Tertibkan Rumah Berisi Puluhan KK Upaya Pemkot Tekan Kemiskinan di Surabaya

Menurutnya, banyaknya KK 'siluman' ini karena mereka hanya ingin mendapat fasilitas yang diberikan Pemkot Surabaya. Misalnya pendidikan dan kesehatan gratis, serta bantuan sosial lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Eddy, pihaknya akan menertibkan administrasi kependudukan tersebut. Terlebih dahulu pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap 61.750 KK itu. "Kami Dispenduk saat ini sedang mendata ulang KK itu sebelum diblokir. Kita akan fix-kan untuk dipastikan lagi. Batas waktu klarifikasi dilakukan sampai 1 Agustus 2024," ujarnya.

Jika pemilik KK tidak melakukan klarifikasi sampai batas waktu itu, kata dia, Dispendikcapil Surabaya akan mengirim data tersebut ke Jakarta. KK akan diblokir oleh Ditejen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi, kalau semisal sampai 1 Agustus mereka tidak melakukan klarifikasi, nanti datanya kita kirim ke Jakarta untuk dilakukan blokir," jelasnya.

Ia menghimbau bagi masyarakat yang KK-nya diblokir, agar segera mengaktifkan kembali. Caranya, masyarakat bisa memantau melalui sosialisasi di website resmi Dispendukcapil. "Kami akan sosialisasi lagi ke camat dan lurah dulu, gimana caranya masyarakat yang mau mengaktifkan seperti apa. Setelah sosialisasi baru kita umumkan di Website," pungkasnya.

Berita Terbaru

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Jurnas.net – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Jawa Timur berlangsung p…

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Jurnas.net - Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, kembali menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Program…

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur dalam p…

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Warisan budaya Banyuwangi kini mendapat perlindungan hukum resmi dari negara. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi resmi t…

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Jurnas.net – Program pengelolaan sampah berbasis sirkular bertajuk Banyuwangi Hijau terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya mengurangi volume s…

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Jurnas.net — Kinerja mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur disorot tajam DPRD Jatim. Pansus BUMD DPRD J…