Program Wifi Hebat Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Kejati Jatim

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Lembaga Swadaya LSM Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)
Lembaga Swadaya LSM Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indobara Cakrawala Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia (ICON RI) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu, 24 Juli 2024. Tujuannya untuk melaporkan dugaan korupsi salah satu program Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Tujuan kami ke sini (Kejati Jatim), untuk melaporkan adanya dugaan korupsi atau penggelembungan anggaran di Pemkab Ponorogo. Salah satunya terkait Program Wifi Ponorogo Hebat," kata Ketua Umum ICON RI, Ramot Batubara, didampingi Ketua DPD ICON RI Kabupaten Ponorogo, Budi Widoyo.

Selain itu, kata Ramot, pihaknya juga melaporkan program kegiatan RT (Rukun Tetangga), yang anggarannya bersumber dari APBD Pemkab Ponorogo. Dalam hal ini, Bupati Ponorogo menerbitkan Surat Edaran (SE) ditujukan kepada semua Camat, Kepala Desa, hingga Ketua RT, untuk merealisasikan program tersebut.

"Tetapi temuan kami banyak anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Sehingga anggaran itu tidak tepat sasaran. Termasuk, anggaran yang tidak sesuai dengan program pemasangan Biopori atau resapan air," katanya.

Baca Juga : Kejari Didesak Usut Tuntas Dugaan Hilangnya Aset Rumdin Bupati Ponorogo 2015-2020 

Sementara itu, Ketua DPD ICON RI Kabupaten Ponorogo, Budi Widoyo, mengaku pihaknya sebelumnya sudah berulang kali melakukan dialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hasilnya, ditemukan adanya dugaan penggelembungan anggaran, dan pekerjaan sejumlah proyek kegiatan yang tidak tepat sasaran.

"Temuan teman-teman dugaan penggelembungan atau dugaan penyalahgunaan keuangan itu, nilainya sekitar Rp4,8 miliar," kata Budi.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, mengarahkan awak media untuk bertanya langsung ke PTPS Kejati Jatim. "Langsung ke PTPS aja ya Mas," kata Windhu singkat.

Berita Terbaru

Pengguna Commuter Line di Stasiun Yogyakarta Meningkat 34 Persen 

Pengguna Commuter Line di Stasiun Yogyakarta Meningkat 34 Persen 

Sabtu, 02 Mei 2026 14:53 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 14:53 WIB

Jurnas.net - Momen libur panjang pada pekan ini menjadi atensi pengelola transportasi umum Commuter Line. KAI Commuter Area 6 Yogyakarta menambah jadwal perjala…

Al Irsyad Surabaya Tempa Kader Muda dengan Sentuhan Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Al Irsyad Surabaya Tempa Kader Muda dengan Sentuhan Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Sabtu, 02 Mei 2026 11:03 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 11:03 WIB

Jurnas.net - Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks mulai dari krisis moral generasi muda hingga tekanan sosial di era digital Al Irsyad Al Islamiyah…

Strategi Golkar Jatim Menuju 2029: Bangun Mesin Politik Responsif, Bidik Pemilih Muda dan Perempuan

Strategi Golkar Jatim Menuju 2029: Bangun Mesin Politik Responsif, Bidik Pemilih Muda dan Perempuan

Sabtu, 02 Mei 2026 09:46 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 09:46 WIB

Jurnas.net – Di tengah lanskap politik yang semakin dinamis dan ekspektasi publik yang terus meningkat, DPD Partai Golkar Jawa Timur memilih mengubah p…

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…