Penerimaan Pajak Kendaraan Hasil Pemutihan di Jatim Capai Rp328 Miliar

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerima total Rp328,6 miliar, hasil dari objek pajak kendaraan program pemutihan yang dimulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2024. Total sebanyak 536.740 kendaraan di Jatim yang memafaatkan program pemutihan kendaraan bermotor tersebut.

"Program pemutihan itu melampaui target, yang dipatok sebesar Rp238,5 miliar," kata Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jatim, Kresna Bimasakti, Senin, 9 September 2024.

Selasa, 22 Jul 2025 16:34 WIB

Gus Atho' Dorong Khofifah Perkuat SDM Koperasi Merah Putih Untuk Ekonomi Rakyat

Sedangkan target APBD 2024 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp7,3 triliun, sedangkan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp3,168 triliun.

Sementara dalam pemutihan ini, yang memanfaatkan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau BBN II sebanyak 73.403 objek dengan penerimaan Rp74,69 miliar.

Kemudian bebas sanksi dimanfaatkan 455.051 dengan penerimaan Rp227,01 miliar, lalu bebas progresif dimanfaatkan 8.286 objek dengan penerimaan Rp26,90 miliar.

Selasa, 15 Jul 2025 18:49 WIB

Bebaskan Pajak Ratusan Ribu Kendaraan, Pemprov: 85 Persen Warga Jatim Taat Pajak

Baca Juga : Pemkot Ancam Sanksi 712 Wajib Pajak di Surabaya 'Ogah' Bayar Pajak

Menurutnya, yang paling penting dalan program pemutihan ini adalah sosialisasi dari Tim Pembina Samsat Nasional tersampaikan kepada Wajib Pajak. "Tahun ini melebihi target karena masyarakat atau wajib pajak yang memanfaatkan program ini antusiasnya sangat tinggi," katanya.

Kresna mengatakan antusias masyarakat itu juga dirasakan tidak hanya dari warga Jatim, melainkan dari luar provinsi. Tercatat ada sebanyak 8.906 kendaraan luar provinsi masuk ke Jatim. "Salah satunya dari Jakarta, adapula kendaraan yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Total yang dari luar masuk Jatim ada 8.906," ujarnya.

Meski pemutihan berakhir, Kresna mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait ketertiban pajak di wilayahnya. Masyarakat yang masih memakai kendaraan bernopol non-Jatim, diminta segera mengurus perpindahan.

"Ini bertujuan untuk mendorong pendapatan daerah. Nah, apakah akan ada perpanjangan pemutihan lagi atau tidak, ini tergantung Kebijakan Gubernur. Kami masih menunggu bila ada perubahan," tandasnya.

Editor : Redaksi