Jurnas.net - Ratusan mahasiswa di Surabaya menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat, 21 Februari 2025. Massa yang tergabung dalam Aliansi Arek Gerakan Rakyat itu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Para demonstran itu tampak membawa berbagai poster berisi tuntutan mereka. Dalam aksi tersebut, massa menyanyikan lagu kontroversial Bayar, Bayar, Bayar dari band Sukatani. Selain itu, mereka juga menggelar pertunjukan teaterikal dan membacakan puisi yang berisi sindiran terhadap kebijakan pemerintah.
Koordinator aksi, Thanthowy Syamsuddin, mengatakan bahwa aksi ini diikuti lebih dari 500 orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Kata dia, aksi ini dilakukan karena menolak beberapa kebijakan pemerintah.
"Kami tergabung dalam Aliansi Arek Gerakan Rakyat di Surabaya, terdiri dari alumni Partai Peringatan Darurat serta berbagai kelompok sipil lainnya. Ini adalah bagian dari aksi nasional Indonesia Gelap sebagai bentuk solidaritas kami," kata Thanthowy.
Baca Juga : Demo Besar di Mapolda Jatim Tuntut Polri Usut Dugaan Korupsi Jokowi dan Keluarga
[caption id="attachment_7121" align="alignnone" width="1600"]
Ratusan mahasiswa di Surabaya menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)[/caption]
Thanthowy menyatakan massa aksi 'Indonesia Gelap' membawa sembilan tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka dari eksploitasi serta perampasan.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset
Meminta pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memastikan aset hasil kejahatan dapat disita dan dikembalikan ke negara.
3. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Menuntut perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga agar terhindar dari eksploitasi, kekerasan, serta ketidakadilan dalam hal upah dan kondisi kerja.
4. Revisi RUU TNI & Polri
Menolak perluasan kewenangan TNI dan Polri dalam urusan sipil yang dikhawatirkan dapat mengancam demokrasi serta supremasi hukum.
5. Revisi UU Minerba & Kejaksaan
Menuntut revisi UU Minerba agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan serta memastikan independensi kejaksaan dalam menangani perkara hukum.
6. Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Kabinet Gemuk
Mengkritik pemangkasan anggaran pendidikan dan infrastruktur yang dinilai tidak seimbang dengan pembentukan kabinet yang semakin besar.
7. Transparansi Program Makan Siang Gratis
Meminta pemerintah menjamin transparansi dalam implementasi program makan siang gratis agar efektif dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
8. Penolakan Multifungsi TNI & Polri
Menolak keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor ekonomi serta sosial yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan mempersempit ruang sipil.
9. Transparansi Anggaran untuk IKN, MBG, dan Danantara
Menuntut keterbukaan dalam penggunaan APBN untuk proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Danantara, agar benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas.
Aksi Indonesia Gelap ini menjadi salah satu bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Massa berjanji akan terus melakukan aksi hingga tuntutan mereka mendapat perhatian dari pemerintah. "Kami tak akan berhenti menggelar aksi sampai tuntutan disetujui pemerintah," pungkasnya.
Editor : Redaksi
