Jurnas.net - Proses rekonstruksi Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat dipastikan berlangsung dengan sangat hati-hati. Sebagai bangunan cagar budaya peninggalan kolonial, setiap detail renovasi harus menyesuaikan bentuk dan material aslinya, bahkan sebagian bahan harus diimpor dari luar negeri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, mengungkapkan bahwa salah satu material penting yang digunakan adalah kapur khusus yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Material tersebut dipilih untuk memastikan nuansa heritage dan kekuatan struktur bangunan tetap terjaga seperti semula.
"Rekonstruksi Grahadi tidak bisa dilakukan asal-asalan. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp9 miliar hingga Rp11 miliar. Semua material diusahakan semirip mungkin dengan aslinya. Untuk beberapa bagian, kapur khusus impor menjadi satu-satunya pilihan agar bangunan ini tetap otentik,” kata Agus, Rabu, 10 September 2025.
Gedung Grahadi yang berdiri sejak abad ke-18, bukan sekadar kantor pemerintahan, tetapi juga ikon sejarah Jawa Timur. Karena nilai historisnya, proses renovasi dilakukan dengan pendekatan konservasi, bukan sekadar pembangunan ulang.
"Tujuan renovasi ini bukan membuat Grahadi menjadi bangunan baru, melainkan menghidupkan kembali bentuk aslinya. Kita ingin karakternya tetap sama seperti ratusan tahun lalu,” ujar Agus.
Baca Juga : Sejarah Gedung Negara Grahadi yang Kini Runtuh Dilalap Api Demonstrasi
Ombudsman berharap pekerjaan rekonstruksi bisa selesai tepat waktu agar Grahadi segera difungsikan kembali. "Grahadi adalah simbol Jawa Timur. Kami ingin gedung ini tetap lestari sebagai warisan sejarah, sekaligus kembali optimal untuk melayani masyarakat,” ucap Agus.
Sementara itu, Pemprov Jawa Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sigit Panoentoen, menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran rekonstruksi mencapai Rp9 miliar. Dana tersebut diajukan ke pemerintah pusat mengingat status Grahadi sebagai bangunan cagar budaya.
"Untuk penanganan darurat seperti pembenahan pagar dan perbaikan awal, bisa dieksekusi lewat APBD. Namun, tahap pasca-darurat akan dibahas bersama Kementerian PUPR, apakah hanya mencakup bangunan atau termasuk perbaikan interior dan mebel,” kata Sigit.
Editor : Redaksi
