Digitalisasi bansos dilakukan melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga bisa mendaftar secara mandiri, atau melalui agen perlinsos yang sudah dilatih. Di Banyuwangi, terdapat sekitar 500 agen dari unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga operator desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh uji coba ini. Menurutnya, kehadiran agen perlinsos sangat penting agar warga yang kesulitan mendaftar, misalnya tidak memiliki gawai, tetap bisa mengakses bantuan.
“Pendamping PKH dan TKSK akan menyisir warga yang memang layak tetapi tidak mampu mendaftar mandiri. Selain itu, operator desa juga siap membantu melalui aplikasi SIKS-NG. Kami bahkan akan melibatkan kader dasa wisma agar lebih banyak warga miskin yang selama ini terlewat pendataan bisa masuk,” ujar Ipuk.
Baca Juga : Banyuwangi Jadi Role Model Nasional: Luhut Minta Bupati Ipuk Bagikan Resep Sukses Digitalisasi Bansos
Jika seluruh rencana berjalan baik, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai 2.000 orang. Ipuk menambahkan, uji coba ini menjadi langkah penting sebelum program diterapkan secara nasional. “Bersama tim lintas kementerian dan lembaga, kita akan memetakan kendala sekaligus mencari solusi agar sistem ini benar-benar tepat sasaran,” jelas Ipuk.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa selama tahap uji coba, hanya warga Banyuwangi yang bisa mendaftar. Pada Oktober mendatang, digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh wilayah Banyuwangi.
Setiap pendaftar diwajibkan memberi akses data pribadi untuk proses verifikasi. Data tersebut akan diformulasikan dan diverifikasi lintas sumber guna menentukan kelayakan penerima bansos.
“Kalau hasil verifikasi menyatakan tidak layak, warga akan tetap mendapat alasan yang jelas. Jika merasa tidak puas, bisa mengajukan sanggahan langsung di portal, dan tim akan melakukan pengecekan ulang,” kata Rahmat.
Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun depan. Untuk tahun ini, penyaluran masih memakai mekanisme lama.
“Digitalisasi bansos diharapkan mampu menekan potensi bantuan yang tidak tepat sasaran serta mempercepat validasi penerima,” pungkas Rahmat.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA
Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB
Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…
Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun
Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB
Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…
Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul
Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB
Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…
InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi
Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB
Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…
Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua
Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB
Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…
Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar
Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB
Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…