Digitalisasi bansos dilakukan melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga bisa mendaftar secara mandiri, atau melalui agen perlinsos yang sudah dilatih. Di Banyuwangi, terdapat sekitar 500 agen dari unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga operator desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh uji coba ini. Menurutnya, kehadiran agen perlinsos sangat penting agar warga yang kesulitan mendaftar, misalnya tidak memiliki gawai, tetap bisa mengakses bantuan.
“Pendamping PKH dan TKSK akan menyisir warga yang memang layak tetapi tidak mampu mendaftar mandiri. Selain itu, operator desa juga siap membantu melalui aplikasi SIKS-NG. Kami bahkan akan melibatkan kader dasa wisma agar lebih banyak warga miskin yang selama ini terlewat pendataan bisa masuk,” ujar Ipuk.
Baca Juga : Banyuwangi Jadi Role Model Nasional: Luhut Minta Bupati Ipuk Bagikan Resep Sukses Digitalisasi Bansos
Jika seluruh rencana berjalan baik, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai 2.000 orang. Ipuk menambahkan, uji coba ini menjadi langkah penting sebelum program diterapkan secara nasional. “Bersama tim lintas kementerian dan lembaga, kita akan memetakan kendala sekaligus mencari solusi agar sistem ini benar-benar tepat sasaran,” jelas Ipuk.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa selama tahap uji coba, hanya warga Banyuwangi yang bisa mendaftar. Pada Oktober mendatang, digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh wilayah Banyuwangi.
Setiap pendaftar diwajibkan memberi akses data pribadi untuk proses verifikasi. Data tersebut akan diformulasikan dan diverifikasi lintas sumber guna menentukan kelayakan penerima bansos.
“Kalau hasil verifikasi menyatakan tidak layak, warga akan tetap mendapat alasan yang jelas. Jika merasa tidak puas, bisa mengajukan sanggahan langsung di portal, dan tim akan melakukan pengecekan ulang,” kata Rahmat.
Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun depan. Untuk tahun ini, penyaluran masih memakai mekanisme lama.
“Digitalisasi bansos diharapkan mampu menekan potensi bantuan yang tidak tepat sasaran serta mempercepat validasi penerima,” pungkas Rahmat.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Cagar Budaya Sudah Dihancurkan, Pemkab Gresik Dinilai Lamban Ambil Langkah Hukum
Kamis, 29 Jan 2026 14:46 WIB
Jurnas.net - Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menuai kritik setelah pembongkaran bangunan berstatus cagar budaya di belakang Kantor Pos…
PLN Tanamkan Literasi Listrik dan Motivasi Masa Depan di SMAN 1 Probolinggo
Kamis, 29 Jan 2026 13:36 WIB
Jurnas.net - Program PLN Mengajar kembali hadir, kali ini menyapa siswa SMA Negeri 1 Probolinggo. Lebih dari sekadar agenda berbagi ilmu, kegiatan yang digelar…
Big Bad Wolf Indonesia Dibuka dari Surabaya, BBW 2026 Tandai Satu Dekade Gerakan Literasi Indonesia
Kamis, 29 Jan 2026 11:32 WIB
Jurnas.net - Big Bad Wolf Books (BBW), bazar buku internasional terbesar di dunia, resmi membuka rangkaian BBW Indonesia 2026 di Surabaya, mulai 29 Januari…
Ahli: Kelalaian Pemkab Gresik atas Penghancuran Cagar Budaya Berpotensi Pidana
Kamis, 29 Jan 2026 10:27 WIB
Jurnas.net - Pembongkaran hingga penghancuran bangunan di belakang Kantor Pos Gresik Pelabuhan, Jalan Basuki Rahmat, terus menuai kecaman keras. Kali ini,…
BPBD Jatim Perkuat Ketangguhan Bencana dari Rumah, Libatkan 52 Organisasi Perempuan
Kamis, 29 Jan 2026 09:18 WIB
Jurnas.net - Di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mulai…
Bupati Ipuk Libatkan ASN Pantau Kemiskinan, Program Berbagi Dorong Penurunan Angka Miskin
Kamis, 29 Jan 2026 08:29 WIB
Jurnas.net - Gerakan ASN Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan. Namun lebih dari sekadar penyaluran sembako, program bulanan ini menjelma menjadi instrumen…